Close

Perlu Tindakan Tegas Bagi BUJP yang Tidak Taat Aturan di Kota Padang

RAKERDA— Ketua Pengurus  Rakerda ABUJAPI Sumbar, H. Tafyani Kasim, SH beserta  Instansi Pemprov Sumbar,  Ditbinmas Polda Sumbar saat Rakerda dan FGD ABUJAPI Sumbar, Selasa (9/11) di Padang.

PADANG, METRO–Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Sumbar  menga­dakan rapat kerja daerah (Rakerda) tahun 2021 dan Focus Group Discussion (FGD) bersama stake holder terkait, Selasa (9/11).

Rakerda dan FGD mengu­sung  tema “Melalui Rakerda dan FGD terciptanya Industri Pengamanan yang Kondusif  dan Harmonis di Sumatera Barat sesuai dengan Regu­lasi.”  FGD yang dihadiri pihak Ke­jaksaan Tinggi (Kejati) Sum­­­bar, BPJS Ketena­gaker­ja­an, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumbar serta instansi ter­kait lainnya.

Ketua ABUJAPI Sumbar, H. Tafyani Kasim mengatakan, gubernur, wali kota dan bupati diminta untuk membuat surat edaran (SE)  untuk tidak lagi mengunakan perusahaan da­lam bentuk CV dan koperasi dalam mengelola tenaga satuan pengamanan.

Selain itu, BUMN dan BUMD tidak lagi menunjuk langsung Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) tertentu. Tetapi harus me­lalui proses tender/pelelangan secara profesional.

Menurutnya, pemerintah daerah juga harus me­ng­alokasikan anggaran te­naga satuan pengamanan sesuai regulasi bidang ke­te­nagakerjaan.

“Kita juga meminta pa­nitia pengadaan/pelelangan memperhatikan peserta lelang yang harus perusahaan BUJP yang telah memenuhi ketentuan Kepolisian RI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI,” harap Tafyani Kasim.

Menurutnya, instansi pemerintah dan BUMN yang menenderkan pekerjaan pengamanan dari Ja­karta agar mengikutsertakan perusahaan BUJP anggota ABUJAPI Sumbar.

Dijelaskan, saat ini di Ko­ta Padang terdapat se­ba­nyak 53 perusahaan BUJP­ yang terdiri 26 perusahaan berkantor pusat di Sumbar dan 27 perusahaan kantor perwakilan.

Jumlah 53 perusahaan BUJP tersebut yang terindentifikasi, dan masih kemungkinan perusahaan tidak terindentifikasi. Lalu, belum semua 53 perusahaan BUJP tersebut anggota ABUJAPI Sumbar.

Perusahaan yang tidak terindentifikasi tersebut, diperkirakan tak miliki SIO Pol­ri wilayah hukum Sumbar dan tidak anggota ABUJAPI. Namun, per­soa­lan­nya BUJP tersebut masih tetap beroperasi baik di instansi pemerintah dan swasta.

Persoalannya penindakan tegas terhadap BUJP yang tidak taat aturan ter­sebut belum ada. Oleh sebab itu, kehadiran SE kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota dan bupati sangat diharapkan. “Di samping itu, BUJP juga harus membayar BPJS Ke­te­nagakerjaan tenaga jasa pengamanan,” tegasnya.

Kegiatan itu dibuka Dir­bin­mas Polda Sumbar yang diwakili Wadir Binmas Sum­bar, AKBP Zamroni Wi­bowo. Disebutkannya, terdapat sebanyak 90 ribu tenaga satuan pengamanan. Menurutnya, dari jumlah tersebut masih ada yang belum mengikuti pelatihan pengamanan dan juga Kartu Tanda Anggota (KTA)nya masih banyak juga berasal dari luar Polda Sumbar.

Sesuai aturan, setiap anggota satuan pengamanan harus sudah mengi­kuti pelatihan dan juga KTA-nya berasal dari Polda Sumbar. Ditam­bahkan­nya, persoalan banyaknya BUJP tak berizin beroperasi, diminta ABUJAPI berkoordinasi dengan Diskrimsus Polda Sumbar dan me­ng­undang Pokja-Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) supaya bisa didudukan aturan serta didapatkan solusinya. (fan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top