Menu

Perkuat Prokes di Satuan Pendidikan, Satgas Covid-19  di Sekolah Mesti Dibentuk Sesegera Mungkin

  Dibaca : 82 kali
Perkuat Prokes di Satuan Pendidikan, Satgas Covid-19  di Sekolah Mesti Dibentuk Sesegera Mungkin
BELAJAR— Siswa SD sedang mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan, namun pihak sekolah perlu membentuk tim Satgas Covid-19.

JAKARTA, METRO–Satgas Covid-19 di tingkat satuan pendidikan harus dibentuk agar memastikan terlaksananya protokol kesehatan. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menilai hal itu penting untuk keamanan peserta didik dan masyarakat sekitar.

Satgas Covid-19 mencatat, hingga 22 Agustus 2021, sebanyak 31 persen dari total laporan 261.040 satuan pendidikan yang berada pada daerah dengan PPKM Level 3, 2, dan 1 telah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

“Pada prinsipnya, sis­tem pengawasan yang komprehensif dalam pembelajaran tatap muka bukan hanya tanggung jawab satuan pendidikan, tetapi juga orang tua di rumah, dan unsur lingkungan lainnya di bawah pengawasan posko dan berbagai satgas yang juga dibentuk di berbagai fasilitas umum dan sosial,” kata Wiku di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (26/8).

 Menurut Wiku, regulasi yang dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pem­belajaran tatap muka se­cara nasional yaitu Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Terkait juga dengan Inmendagri Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2021 terkait pelaksanaan PPKM dengan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan, serta panduan pengawasan dan pembinaan penerapan pro­kes di satuan pendidikan dari Kemenkes.

Dia menyebut dalam mengatur operasional pem­belajaran tatap mu­ka, beberapa regulasi ini telah mencakup tiga aspek besar, yaitu terkait persiapan baik sebelum dan selama perjalanan, pelaksanaan di satuan pendidikan, dan evaluasinya. Secara teknis di dalamnya mengatur kapasitas, sistem skrining kesehatan yang telah terintegrasi dengan Sistem Peduli Lindungi sebagaimana yang juga diterapkan pada pembukaan di sektor lainnya, penetapan kriteria peserta didik maupun pengajar yang boleh mengikuti kegiatan tatap muka sesuai prokes.

“Beberapa strategi ju­ga diterapkan untuk me­mini­malisasi celah penularan misalnya terkait ventilasi, jarak, durasi, maupun standar perilaku setiap unsur yang terlibat,” ujarnya. (tan/jpnn)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional