Menu

Perkuat Pengawasan Bagi Pemda, Pemprov Sumbar Jalin MoU dengan BPKP

  Dibaca : 107 kali
Perkuat Pengawasan Bagi Pemda, Pemprov Sumbar Jalin MoU dengan BPKP
TEKEN MOU— Sekdaprov Sumbar, Alwis melakukan penandatangan nota kesepakatan bersama Kepala Perwakilan BPKP se-Indonesia disaksikan Mendagri, Tito Karnavian secara virtual.

PADANG, METRO
Pemprov Sumbar melakukan penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja antara Pemprov Sumbar dengan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar. Penandatanganan ini dilakukan di ruang kerja Gubernur, Rabu (2/12).

Sekdaprov Sumbar, Alwis mengatakan, penandatangan nota kesepakatan itu, serentak dilakukan oleh Gubernur se-Indonesia dan Kepala Perwakilan BPKP se-Indonesia disaksikan Mendagri, Tito Karnavian. “Penandatanganan ini bertujuan untuk dapat memperkuat pengawasan terhadap pemerintah daerah, serta sebagai wujud sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” ujar Alwis.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan pendandatangan nota kesepakatan itu merupakan kelanjutan dari MoU dan nota kesepahaman bersama yang sudah dibuat pada 3 September 2020 yang lalu dengan BPKP terkait Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“BPKP sebagi pemeriksaan eksternal dan internal pemerintah menjadi sangat penting agar dapat mengawal pemerintahan di daerah dapat berjalan lancar, terutama dari sisi program dan anggaran seperti, yang diinginkan oleh Presiden setiap Rupiah bermanfaat bagi rakyat,” ungkap Tito Karnavian.

Ia menjelaskan, setelah penandatanganan, tentu hal pertama yang dilakukan adalah evaluasi program kerja anggaran tahun 2020. Seperti diketahui pada tahun ini APIP pusat maupun daerah mengalami problema yang sama. Pandemi Covid-19 merubah “Rule of Game” dari kegiatan yang direncanakan. Pandemi berdampak pada sisi ekonomi dan sosial.

“Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 semua kegiatan terlebih di daerah membagi belanja barang dan modal, diatur agar direalisasikan dari kwartal ke kwartal atau bulan ke bulan secara merata. Pemerintah pusat menginginkan pencairan belanja barang dan modal sudah dilakukan sejak dari awal tahun melalui pendampingan dan pengawasan dari BPKP,” bebernya. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional