Close

Perkuat Moderasi Beragama melalui Surau

H. Helmi Kepala Kanwil Kemenag Sumbar

PADANG, METRO–Moderasi Beragama ditetapkan sebagai faktor penunjang pembangunan nasional yang termaktub dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJ­MN) Tahun 2020-2024. Kementerian Agama diberi mandat sebagai institusi utama (leading sector) dalam membangun kehi­dupan keagamaan mode­rat bangsa Indonesia.

Menyikapi hal ini, dosialisasi dan penguatan moderasi beragama masih terus dilakukan Kantor Wi­la­yah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Pro­vinsi Sumatra Barat. Penguatan dilakukan kepada Aparatur Sipil Negara (AS­N) Kementerian Agama se Sumatra Barat. Sosialisasi ditujukan kepada tokoh lintas agama, dan tokoh ma­syarakat serta Babin Kantibmas.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 06 sd 08 Desember 2021 di Hotel Emersia Batusangkar. Pelaksana ke­giatan Subbag Ortala dan KUB menghadirkan 120 peserta yang berasal dari tokoh agama, tokoh ma­sya­r­akat, tokoh adat, tokoh pemuda dan pengurus FKUB.

Kasubbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Sum­bar, Fauqa Nuri Ichsan mengatakan kegiatan so­sialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peta dan dinamika keberagaman ma­syarakat di Indonesia. Me­nyadari pentingnya mo­derasi beragama sebagai strategi untuk mengelola kehidupan keberagamaan yang berkontribusi secara positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya kata Fauqa membangun kesadaran untuk merespons situasi keberagamaan di Indonesia saat ini. Meningkatkan pemahaman tentang kasus-kasus intoleransi, ekstremisme kekerasan dan diskriminasi di tingkat lokal, nasional dan internasional. Memberikan wawasan tentang pentingnya memiliki sifat dan sikap yang mo­derat dalam melaksanakan pengabdian ditengah ma­syarakat yang beragam.

Sementara Kepala Kan­wil Kemenag Sumbar, H. Helmi mengatakan mo­derasi beragama dilatarbelakangi oleh adanya pengalaman agama yang terkadang kelihatan me­ngesampingkan sisi sisi kehidupan bernegara. Ka­rena akhir-akhir ini ada gejala yang mengatasnamakan Negara, maka perlua dilakukan penguatan mo­derasi beragama, ungkap Kakanwil, Rabu (08/12).

Untuk itu, lanjut Helmi perlu ada indikator orang yang moderat dan tidak moderat itu. seseorang dikatakan moderat jika menjalankan empat indikator tersebut. Indikator Mo­derat yang pertama adalah memiliki komitmen ke­bang­saan. Kedua tasamuh atau toleransi.

Ketiga anti kekerasan, melaksanakan sesuatu sesuai aturan yang berlaku. “Jika terjadi persoalan ma­ri kita selesaikan secara jalur hokum tidak dengan kekeraan, bakar bakaran dan lain sebagainya,” imbau Kakanwil.

“Keempat menghargai kearifan atau budaya lokal. Misalnya jika masyarakat melaksanakan maulid nabi, ziarah kubur kita hargai dan hormati,” imbuh Helmi.

Kakanwil juga mengatakan, Sumatra Barat satu dari depalan provinsi yang diberikan anggaran untuk penguatan moderasi beragama sekaligus dijadikan model tahun toleransi dan kerukunan umat beragama. Disebutkan Kakanwil ada ada tiga program yang ditawarkan Su­matra Barat dalam penguatan moderasi beragama ini.

Pertama melalui ku­rikulum pendidikan, kita pastikan nilai-nilai moderasi beragama sampai ke tenaga pendidik. Kedua melalui bimbingan teknis atau workshop dan pembinaan moderasi beragama bagi ASN, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ketiga, melalui revitalisasi surau di Sumatra Barat.

“Program ini juga su­dah kita bicarakan dengan guberur Sumatra Barat. Karena surau, mesjid dan mu­shalla kita sudah mulai banyak yang tidak terurus. Pemerintah hanya bisa memberikan bantuan tapi tidak 100 persen mengu­rus,”terang mantan Kakan Kemenag Padang Pariaman  dan Kabupaten Solok ini.

“Kita ingin surau dan mesjid ini benar-benar te­rurus. Sebab dulu di Minangkabau surau-suaru itu semarak. Buktinya se­ka­rang, ulama tokoh agama yang ada di surau itu sudah tidak terlihat lagi. Kita ingin surau itu kita revialisasi atau diberdayakan,” tutur Kakanwil penuh harapan.

Untuk revitalisasi surau ini kita akan rekrut tamatan pesantren tamatan madrasah dan sebagainya yang hafiz dengan kriteria  tertentu di mesjid kabupa­ten satu-satu. Kemudian dilanjutkan di mesjid-mes­jid kecamatan.

“Selain sebagai guru ngaji, ustad mereka juga dijadikan konsultan agama. Jika ada masyarakat yang bermasalah mereka akan menjadikan solusi­nya. Mereka juga disediakan tempat untuk bias berjualan,” tukas Kakanwil dihapan 120 tokoh lintas agama dan tokoh masyara­kat. (rel/ist)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top