Menu

Perjuangan Panjang FNTS Membuahkan Hasil, Blokir Lahan Warga di 4 Kelurahan di Kecamatan Koto Tangah Tuntas

  Dibaca : 734 kali
Perjuangan Panjang FNTS Membuahkan Hasil, Blokir Lahan Warga di 4 Kelurahan di Kecamatan Koto Tangah Tuntas
Perjuangkan Hak— Sekretaris Forum Nagari Tigo Sandiang (FNTS) Padang Evi Yandri Rj Budiman saat diwawancarai media saat aksi demontrasi memperjuang hak warga di tiga kelurahan di Kecamatan Koto Tangah beberapa tahun lalu.

PADANG, METRO
Perjalanan panjang yang cukup melelahkan anak nagari di Kota Padang yang tergabung dalam Forum Nagari Tigo Sandiang (FNTS) telah membuahkan hasil dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat soal konflik lahan seluas lebih kurang 765 hektare.

Hal itu menyusul keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beserta Kantor Pertanahan Kota Padang, telah mencabut pemblokiran atas objek tanah yang berada di 4 kelurahan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang berdasarkan Surat Perintah Kakan Pertanahan Kota Padang No : UP.02.01/390-13.71/III/2020 tertanggal 30 Maret 2020.

“Sehingga dengan demikian masyarakat telah dapat mengajukan kembali layanan pertanahan kepada Kantor Pertanahan Kota Padang seperti semula,” ujar Sekum FNTS Kota Padang Evi Yandri Rajo Budiman, Sabtu (18/4).

Dikatakan Evi Yandri, kemudian sesuai dengan surat ukur Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Peta bidang tanah No. 184/2020 tanggal 27 Maret 2020 di mana luas tanah Lehar Cs hanya seluas lebih kurang 13.320 M2 (1,3 ha), yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Koto Tangah.

Kata Evi Yandri, FNTS sebagai wadah yang melindungi dan membela hak atas tanah masyarakat yang berada di 4 kelurahan yakni Dadok Tunggul Hitam, Aie Pacah, Bungo Pasang dan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang mengucapkan rasa syukur dan terima kasih.

Serta memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung perjuangan masyarakat selama ini. Menurut Forum Nagari Tigo Sandiang selesainya sudah sengketa tanah lahan seluas lebih kurang 765 ha tersebut, adalah keberhasilan perjuangan masyarakat dalam melawan dan menentang tindakan sewenang-wenang dari oknum-oknum mafia tanah selama ini.

“Untuk itu saya atas nama pengurus FNTS mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari semua pihak selama Ini,” ujar Evi Yandri.

Ditambahkan Evi Yandri, dengan selesainya sengketa lahan seluas lebih kurang 765 hektare ini sekaligus menjadi kabar gembira bagi masyarakat yang sedang berjuang melawan wabah Virus Carona (Covid-19) di 4 kelurahan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang khususnya dan masyarakat Sumbar pada umumnya. Semua itu agar tetap bersikap optimis dan bersatu dalam perjuangan.

Lebih lanjut Forum Nagari Tigo Sandiang mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada, yang berperan besar dalam menyelesaikan sengketa lahan ini. Yakni, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto beserta jajarannya yang telah menghentikan penyelidikan dan penyidikan seluruh laporan pidana dari pihak Lehar Cs atas klaim kepemilikan tanah seluas lebih kurang 765 hektare.

“Dimana telah terjadi kekeliruan objek perkara (error in objecto) sebagaimana Putusan Landraad No: 90/1931 dalam Berita Acara Angkat Sita tahun 2010 dan Tunjuk Batas Tahun 2016 yang dijadikan dasar kepemilikan Lehar Cs,” ungkap Evi Yandri.

Selain itu, Evi Yandri menambahkan, FNTS juga berterima kasih kepada ketua dan anggota DPRD Sumbar beserta ketua dan anggota DPRD Kota Padang, yang telah menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat selama ini. Selain itu juga peran Gubernur Sumbar, Wali Kota Padang, Camat, Lurah, Ketua RW dan RT di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Aie Pacah, Bungo Pasang dan Koto Panjang Ikua Koto, yang telah membantu dan mendukung perjuangan masyarakat melawan oknum mafia tanah selama ini.

“Serta rekan-rekan jurnalis baik media cetak, media elekronik, media online maupun penggiat media sosial (Medsos) yang telah membantu dan mendukung perjuangan masyarakat dengan selalu menyuarakan aspirasi dan perjuangan masyarakat selama ini. Kemudian seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan penuh kepada pengruus FNTS dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat,” tambah Evi Yandri.

Meskipun, sudah selesai sengketa tanah seluas lebih kurang 765 hektare yang berada di 4 kelurahan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumbar dengan telah adanya Peta Bidang Tanah Objek Perkara sebagaimana Putusan Landraad Nomor 90/1931 dan pencabutan pemblokiran oleh Kantor Pertanahan Kota Padang. Serta penghentian penyelidikan dan penyidikan atas laporan pidana dari Pihak Lehar Cs oleh Kapolda Sumbar. Namun, FNTS tetap meminta Kapolda Sumbar untuk mengusut tuntas dan menindak dengan tegas oknum mafia tanah yang selama ini yang telah meresahkan masyarakat.

“Terutama yang berada di 4 kelurahan yakni Dadok Tunggul Hitam, Aie Pacah, Bungo Pasang dan Koto Panjang Ikua Koto di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi oknum mafia tanah yang akan merugikan masyarakat, menangguk keuntungan di air keruh, “ ujar Evi Yandri, yang juta Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar.

Forum Nagari Tigo Sandiang selanjutnya juga sangat menaruh harapan besar kepada Ketua dan anggota DPRD Sumbar untuk tetap melanjutkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menjamin dan memastikan hak masyarakat.

Yakni yang berada di 4 Kelurahan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang memiliki hak kepemilikan dan bukti kepemilikan yang sah (sertifikat hak milik) dari Kantor Pertanahan Kota Padang sesuai dengan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1692/50/IV/2017 tertanggal 20 April 2017.

Usut Tuntas Mafia Tanah
Anggota DPRD Kota Padang Mastilizal Aye mengucapkan, terima kasih kepada masyarakat yang tergabung dalam FNTS, dalam memperjuangkan hak-hak tanah masyarakat yang berada di 4 Kelurahan di Kecamatan Koto Tangah. Selain itu peran semua pihak yang ikut membantu dan mensupport menyelesaikan kasus ini. “Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak FNTS yang diketuai Marzuki Onmar Cs, yang telah menempuh perjalanan panjang memperjuangkan hak masyarakat berupa tanah,” ujar Aye.

Aye meminta, meminta aparat penegak hukum, yakni Kapolda Sumbar untuk mengusut tuntas oknum dan mafia tanah yang merugikan hak masyarakat di empat kelurahan di Kecamatan Koto Tangah.

“Selain itu juga mengamankan tanah negara yang ada di lahan empat kelurahan tersebut,” pungkasnya. (rel/boy)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional