Menu

Percepatan Pembangunan Butuh Dukungan Dewan di Kota Solok

  Dibaca : 96 kali
Percepatan Pembangunan Butuh Dukungan Dewan di Kota Solok
PIMPIN RAKOR— Wali Kota Solok Zul Elfian memimpin rapat koordinasi bersama kepala OPD di lingkungan Pemko Solok.

SOLOK, METRO–Pemerintah Kota (Pem­ko) Solok mengharapkan kerjasama dan dukungan DPRD Kota Solok dalam percepatan pembangunan RSUD Solok. Bahkan, Pem­ko Solok menargetkan program pembangunan ram­pung pada tahun 2022 men­datang.

Walikota Solok, Zul El­fian Umar mengatakan, dalam upaya percepatan pembangunan RSUD Kota Solok di Bandapanduang, Pemko Solok ajukan pe­luang percepatan pem­bangunan infrastruktur dari PT Sarana Multi Infra­struktur (SMI) sebesar Rp100 miliar.  “Kami sangat mengharapkan dukungan dari DPRD, kiranya pe­ngajuan pinjaman ini dapat didukung termasuk pe­ngang­garan dan pelak­sanaannya, baik tahun 2021 maupun tahun 2022,” jelas Zul Elfian.

Menurutnya, dalam pem­bangunan strategis, sangat penting sekali sinergitas Pemko dan DPRD. Pem­bangunan RSUD Kota So­lok menjadi salah satu program pembangunan stra­tegis yang menjadi prio­ritas Pemko Solok.

Sejumlah bangunan su­dah rampung, namun lan­jutnya belum lengkap un­tuk dioperasikan sebagai rumah sakit rujukan. Untuk itu, pembangunan RSUD Kota Solok di Bandapan­duang perlu dikebut pe­ngerjaannya. Dengan ha­rapan diakhir tahun 2022 RSUD Bandapanduang su­dah rampung dibangun dan bisa dinikmati peman­faatannya oleh seluruh masyarakat Kota Solok.

“Meskipun belum ram­pung, bangunan rumah sakit sudah dimanfaatkan untuk pusat penanganan wabah Covid-19 di Kota Solok, salah satunya untuk lokasi isolasi mandiri bagi masyarakat yang positif terpapar Covid-19,” kata Zul Elfian.

Tak hanya itu, Ia juga  menyampaikan bahwa AP­BD sebagai Rencana Ke­uangan Tahunan Daerah, merupakan pedoman da­lam pelaksanaan tugas pemerintahan, pemba­ngu­nan dan pembinaan ke­masyarakatan, serta gam­baran kebijakan publik yang mencerminkan hak dan kewajiban Pemerintah ser­ta masyarakat dalam ta­hun anggaran berke­naan.

Selanjutnya, setelah berakhirnya tahun ang­garan berkenaan harus dilakukan perhitungan re­ali­sasi pelaksanaan APBD sebagai pertanggungjawaban kinerja keuangan daerah. Sesuai dengan ketentuan pasal 194 Peraturan Pe­merintah Nomor 12 Tahun 2019 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertang­gungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 ini dilengkapi dengan La­poran Keuangan Peme­rintah Daerah. (vko)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional