Menu

Perangi Kasus Korupsi, Mahyeldi: Keterlibatan Masyarakat Penting

  Dibaca : 37 kali
Perangi Kasus Korupsi, Mahyeldi: Keterlibatan Masyarakat Penting
Gubernur Sumbar, Mahyeldi.

PADANG, METRO–Peran masyarakat untuk melakukan pengawa­san terhadap dugaan tindak pidana korupsi penting untuk diperkuat guna me­minimalkan potensi dan celah terjadinya tindakan melanggar hukum tersebut di daerah. “Untuk menekan korupsi di daerah tidak bisa hanya melibatkan satu komponen atau satu lembaga saja. Semuanya harus ikut berperan dan memiliki pemahaman yang sama untuk memeranginya termasuk ma­syarakat,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Penyuluhan Peningkatan Kapabilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Antikorupsi yang digelar KPK RI di Padang, Selasa (14/9).

Gubernur mengatakan peran masyarakat itu dijamin oleh PP Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pem­­­berian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam PP itu disebutkan masyarakat dapat berperan membantu upaya pencegahan dan mengatasi tindak pidana korupsi peran serta dilakukan da­lam bentuk mencari memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Kemudian hak untuk mendapatkan pelayanan dalam mencari mempe­roleh dan memberikan informasi adanya duga­an telah terjadi tindak pidana korupsi kepada pe­negak hukum yang m­e­nangani.

Hak menyampaikan sa­­ran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. dan hak untuk mendapatkan jawaban atas laporan yang diberikan kepada penegak hukum serta hak untuk mendapatkan perlindung­an. “Kami berterima kasih kepada KPK yang memilih Sumatera Barat dari lima provinsi di Indonesia untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan ini,” ujarnya.

Plt Deputi Bidang Pendidikan Dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana mengatakan sa­at ini lembaganya memiliki tiga strategi dalam upa­ya pemberantasan korupsi.

Pertama penindakan. Selama ini sebagian besar orang menganggap tugas KPK itu adalah menangkap orang. Namun harus diakui bahwa penindakan saja tidak bisa menyelesaikan semua masalah apalagi jumlah personel KPK secara total hanya 1600 orang dengan 300 orang penyidik.

Dibandingkan luas Indonesia, jumlah personel itu tentu tidak memadai. Karena itu perlu upaya lain yang dilakukan untuk memerangi korupsi. Upa­ya itu masuk dalam langkah kedua dan ketiga yai­tu pencegahan dan pendidikan. Pen­cegahan dilakukan de­ngan cara mem­perbaiki sistem administrasi pemerintahan baik pusat mau­pun dae­rah untuk me­nutup celah-c­e­lah kemungkinan orang melakukan tindak pidana korupsi.

Sementara untuk stra­tegi pendidikan adalah ba­gaimana mendorong ma­syarakat memiliki nilai-nilai anti korupsi dan integritas sejak dini. “Tiga strategi ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPK karena itu butuh dukungan bersama,” ujarnya.

Ia berharap setelah mendapatkan bimbingan teknis peran masyarakat Sumbar untuk mencegah tindak pidana korupsi bisa dimaksimalkan.

Bimbingan teknis itu digelar selama tiga hari 14-16 Sepetember 2021 diikuti oleh masyarakat yang terpilih termasuk tokoh ma­syarakat, tokoh agama, tokoh adat dan kaum perempuan.

Turut hadir dalam acara itu Sekretaris Daerah Pro­vinsi Sumbar Hansastri, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Brigjen Pol Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Anwarudin Sulistyono, Badan Pe­ngem­bangan Sumber Daya Ma­nusia Provinsi Sumbar Bus­tavidia, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumbar Jefrinal Arifin serta seluruh peserta bimbingan teknis. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional