Menu

Penyuluh jadi Garda Terdepan untuk Membangun Manusia Pertanian 

  Dibaca : 53 kali
Penyuluh jadi Garda Terdepan untuk Membangun Manusia Pertanian 
RAKOR PERTANIAN— Gubernur Sumbar Mahyeldi berfoto bersama dengan peserta dan narasumber Rapat Koordinasi Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Provinsi Sumbar, Kamis (2/9).

PADANG, METRO–Penyuluh pertanian a­dalah faktor utama pendo­rong pengembangan sektor pertanian yang menjadi fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Suma­tera Barat periode 2021-2026.

“Penyuluh pertanian harus mampu mendorong peningkatan produktivitas yang cukup tajam sehingga Sumbar bisa membantu terwujudnya swasembada pangan di Indonesia,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Ia menyampaikan itu dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan Program Pe­nyuluhan Pertanian Provinsi Sumbar tahun 2021 di Hotel Grand Zuri Padang, Kamis (2/9).

Gubernur mengatakan karena fokus pada pembangunan sektor pertanian secara umum, maka Pemprov Sumbar berkomitmen menyiapkan benih benih bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan) serta mengupayakan minimalisasi kerugian usaha tani terutama kegaga­lan.

Untuk itu perlu didukung pula dengan ketersediaan sumber daya manusia yang handal mulai dari jajaran sampai ke tingkat lapangan, pemanfaatan sumberdaya alam, pene­rapan teknologi dan pe­ngembangan kelemba­ga­an petani yang kuat dan mandiri mampu mening­katkan produktivitas pertanian.

Gubernur berharap peran penyuluh pertanian bisa mengawal dan mendampingi serta mengo­perasionalkan penyelenggaraan penyuluhan melalui program penyuluhan sebagai garda terdepan dalam membangun manusia pertanian.

Kondisi nyata kebe­ra­daan Penyuluh Pertanian saat ini masih belum sesuai utuh dimana satu Nagari/ Desa/ Kelurahan dibutuhkan satu penyuluh pertanian, sehingga ada bebe­rapa kabupaten satu orang merangkap 2-3 nagari, akibatnya dirasakan tugas­nya sangat berat.

“Kita memang kekura­ngan penyuluhan pertanian. Kuncinya adalah pem­berdayaan penyuluh dan petani hingga tingkat paling bawah harus dilakukan,” imbuhnya.

Selain itu, Gubernur minta petani harus menggunakan bibit dan pupuk bersertifikat. Ia menjelaskan sertifikasi benih bertujuan untuk kemaslahatan petani. Proses tersebut ada­lah pengujian dan pe­negasan bahwa benih yang disebar kepada masya­rakat memang layak dan terjamin kualitasnya.

“Kami sering menda­pat keluhan petani merugi karena benih yang ditanam ternyata palsu atau tidak menghasilkan produksi seperti yang dipromosikan. Ini masih sering terjadi. Kasian petani, mereka telah mengeluarkan banyak modal dan tenaga buat bertani, harus kita lindu­ngi,” jelasnya.

Benih yang tidak tersertifikasi sangat rentan terhadap pemalsuan. Peme­rintah tidak ingin petani menanggung risiko kerugian mereka akibat pelaku usaha yang tidak patuh aturan. Dampak ekonomi akibat benih palsu dapat merugikan bagi petani yang menggunakan benih dan berdampak bagi kerugian ekonomi suatu wila­yah.

Menindaklanjuti hal itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Sumbar Syafrizal menyampaikan, dilihat dari kebutuhan tenaga penyuluhan pertanian mulai dari desa/ kelurahan/ nagari yang berjumlah 1.159, BPP 165, Kabupaten/kota dan provinsi 1.994 orang, sehingga keku­rangan tenaga penyuluhan pertanian sebanyak 884 orang.

Untuk memenuhi keku­rangan tersebut Dinas TP­HP telah mengusulkan penambahan ke pemerintah pusat melalui Kemen­terian PAN dan RB, untuk menyiapkan formasi untuk penerimaan penyuluhan pertanian.

“Mengingat kekurang­an penyuluh pertanian ter­sebut, perlu kita dioptimalkan pemanfaatan yang a­da dengan memperhatikan kelengkapan sarana, pra­sa­rana, dan pembiayaannya,” ungkapnya. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional