Menu

Penyuap Bupati Solsel Dituntut 3 Tahun

  Dibaca : 576 kali
Penyuap Bupati Solsel Dituntut 3 Tahun
Ditahan KPK— M Yamin Kahar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Rabu 22 Januari 2020 lalu. M Yamin Kahar resmi ditahan terkait suap proyek jembatan dan pembangunan Masjid Agung Solsel.

PADANG, METRO
Dinilai bersalah melakukan suap kepada Bupati nonaktif Solok Selatan (Solsel), Muzni Zakaria, bos PT Dempo Group M Yamin Kahar dituntut jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/6). JPU menuntut Yamin Kahar dengan hukuman pidana selama tiga tahun penjara.

“Dengan ini menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama tiga tahun, denda Rp200 juta, dan subsider enam bulan penjara,” kata Jaksa Penuntut Umum dari KPK Rikhi B Maghaz bersama tim, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Jumat (5/6).

JPU KPK beralasan bahwa terdakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b, Undang Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999, tentang Tipikor junto Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

”Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” ujarnya.

Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Halius Hosen, Wilson Saputra, Merry Anggraini, bersama tim mengajukan nota pembelaan (pleidoi).

Menindaklanjuti permintaan PH terdakwa, sidang yang diketuai Yose Rizal beranggotakan Zaleka dan M.Takdir, memberikan waktu satu minggu. “Baiklah sidang ini kita lanjutkan pada pekan depan, sesuai dengan kesepakatan sidang dilanjutkan agenda pledoi pada Senin 9 Juni 2020 dalam agenda pledoi terdakwa,” kata Ketua Majelis Yose Rizal.

Dari Pantauan POSMETRO sidang berlangsung di ruangan Tirta PN Padang, Tedakwa M. Yamin Kahar terlihat memakai baju kemeja kotak-kotak cream dan tabung oksigen di-stanby-kan oleh jaksa KPK. Usai tuntutan terdakwa kembali menjalani penahanan si Rutan Anak Aia Padang di Bypass Kototangah.

Diberitakan sebelumnya disebutkan, kasus suap yang menjerat Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dalam rangka pembangunan Masjid Agung dan pembangunan jembatan Ambayan, pada tahun 2018, di Kabupaten Solok Selatan.

Pada saat itu, Muzni memberikan kesempatan kepada terdakwa Yamin Kahar, untuk mengerjakannya sesuai dengan proses lelang. Bupati memerintahkan anak buahnya, agar proyek tersebut dikerjakan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak mengerjakan proyek tersebut, bahkan diberikan kepada orang lain. Terdakwa pun memberikan hadiah kepada Bupati. Sehingganya Bupati harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Muzni segera Disidang
Sementara itu, JPU KPK juga telah melimpahkan perkara kasus dugaan suap dengan tersangka Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria (non-aktif) ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Padang, Selasa (2/6). Bahkan, penahanan Muzni Zakaria pun dipindahkan dari rumah tahanan (Rutan) KPK ke sel tahanan Polda Sumbar.

”Hari ini (kemarin, red), perkara Muzni Zakaria sudah kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Padang untuk disidangkan,” ungkap JPU KPK Rikhi B Maghaz kepada wartawan usai melimpahkan perkara di PN Kelas 1A Padang.

Rikhi juga menjelaskan alasan penahanan Muzni Zakaria di sel tahanan Polda Sumbar. Ini dikarenakan aturan dari Kemenkum HAM RI. Aturan itu menyebutkan Rutan Anak Air Padang tidak menerima tahanan karena kondisi Covid-19.

”Selain itu di Rutan Anak Air Padang sudah ada M Yamin Kahar (pengusaha yang diduga memberi suap kepada Muzni Zakaria, red). Perkara yang sama tapi penahanan para terdakwanya harus terpisah. Itu aturannya, maka Muzni ditahan di sel tahanan Polda Sumbar,” jelasnya.

Dia mengatakan, perkara yang menjerat Bupati Solsel itu telah diproses dan dilakukan penyidikan oleh KPK selama lebih kurang 130 hari. ”Muzni didakwa dengan dua dakwaan. Dakwaan pertama Pasal 12 huruf B Undang-undang Tipikor atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor,” katanya.

Rikhi menyampaikan, kasus dugaan suap ini berawal dari pemberian proyek pembangunan Masjid Agung dan Jembatan Ambayan di Solok Selatan dari Muzni Zakaria kepada pengusaha M Yamin Kahar yang saat ini perkaranya tengah disidang di Pengadilan Tipikor Padang. Setelah melalui berbagai proses dengan dibantu bawahan Muzni, akhirnya lelang proyek pembangunan Masjid Agung dan Jembatan Ambayan di Solok Selatan dimenangkan perusahaan M Yamin Kahar.

Dengan menangnya perusahaan M Yamin Kahar ini, diduga ada “pemberian” sebagai tanda terima kasih. Muzni Zakaria diduga menerima uang dan barang: Rp 125 juta; ditambah uang berupa pinjaman sebesar Rp3,2 miliar; dan barang berupa karpet masjid senilai Rp 50 juta. “Ini yang akan kami buktikan di persidangan nanti. Pinjaman sebesar Rp 3,2 miliar ini apakah terkait dengan perkara ini atau pinjaman pribadi,” tukas Rikhi.

Sementara itu, Kepala PN Kelas 1A Padang Yose Rizal mengatakan, setelah menerima perkara dari JPU KPK, pihaknya akan mempelajari untuk selanjutnya menetapkan majelis hakim. “Setelah ditetapkan majelisnya, nanti majelis yang akan menetapkan jadwal sidang. Tergantung dari majelis hakim yang ditunjuk nanti,” ujar Yose.

Direktur Tahanan dan Barang Bukti (Dirtahti) Polda Sumbar AKBP Zulkifli Melaras menegaskan, tidak ada perlakuan khusus selama penahanan Bupati Solok Selatan nonaktif Muzni Zakaria di sel tahanan Mapolda Sumbar.

”Tidak ada perlakuan khusus bagi Muzni Zakaria. Ia diperlakukan sama dengan tahanan lainnya. Seperti tahanan narkoba, pidana umum dan bergabung dengan tahanan lainnya,” sebutnya. (cr1)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional