Menu

Penyelesaian Konflik Kehutanan dan Reforma Agraria, Komite I DPD bakal Bentuk Tim Kerja bersama KLHK

  Dibaca : 121 kali
Penyelesaian Konflik Kehutanan dan Reforma Agraria, Komite I DPD bakal Bentuk Tim Kerja bersama KLHK
H Leonardy Harmainy, Anggota Komite DPD RI asal Sumatera Barat

PADANG, METRO
Penyelesaian konflik kehutanan dan lahan serta percepatan Reforma Agraria merupakan program prioritas pemerintahan yang harus kita dukung. Akan tetapi penyelesaian konflik kehutanan dan lahan serta Reforma Agraria khususnya di daerah tidak berjalan dengan baik. Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Selasa (6/10).

Anggota Komite DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), H Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP, MH menyebutkan, lebih 20 persen dari kawasan hutan dipengaruhi sebagian besar oleh sengketa izin untuk pertambangan, hutan tanaman industri atau perkebunan kelapa sawit.

Banyak faktor lain yang berkaitan dan berkontribusi dalam konflik ini. Di antaranya, ketidakpastian hukum yang disebabkan yurisdiksi bertentangan atau tumpang tindih; lemahnya penegakan hukum; perizinan yang tidak terkoordinasi (dan sering ilegal) dan prosedur perizinan; korupsi yang merajalela; dan meningkatnya permintaan global untuk lahan, makanan, energi terbarukan, infrastruktur, dan konservasi.

“Yang paling terdampak akibat konflik di kawasan hutan adalah masyarakat di kawasan hutan, atau berbatasan dengan kawasan hutan. Masyarakat berladang di tanah ulayat atau tanah adat mereka seringkali dianggap mengganggu lahan konservasi,” ujar Leonardy.

Leonardy mencontohkan, masyarakat ingin menggarap lahan ulayat mereka di perbukitan di dekat jorong atau nagarinya, ternyata dituduh telah merusak hutan lindung. Jangankan berladang, menebang satu pohon saja pun diadukan merusak hutan konsevasi.

Dijelaskannya, September 2017 lalu, dua lelaki dari Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumbar terpaksa mendekam di balik jeruji, gara-gara menebang pohon di tanah yang mereka klaim ulayat sendiri. Mereka ditangkap tim gabungan Badan Konsevarsi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Polisi Kehutanan pada 27 September 2017. Oleh kedua institusi itu, tanah tempat bertumbuhnya pohon yang ditebang mereka diklaim sebagai Kawasan Cagar Alam.

Kendala lainnya, dalam pengaturan dan tata ruang daerah, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam perubahan RTRW yang sesuai dengan perkembangan terkini di daerah mereka. Paling sedikit dibutuhkan waktu 3,5 tahun dan itu pun baru sampai harmonisasi peraturan di tingkat kementerian.

Menyikapi ini, Komite I berpandangan, hutan dan kekayaannya bagian dari kekayaan nasional, yang wajib dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat di daerah, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan hutan dan kekayaannya telah menimbulkan berbagai persoalan. Salah satunya konflik kehutanan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang adil, berkepastian dan berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan masyarakat daerah sangat dibutuhkan.

Lebih lanjut, Leonardy menyebutkan, program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, diharapkan berbagai konflik di kawasan hutan, dapat diselesaikan dengan baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Khususnya masyarakat di kawasan hutan (termasuk masyarakat adat). Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen Komite I yang merupakan “orang daerah” telah sepakat untuk membentuk Tim Kerja bersama KLHK RI.

“Tim kerja ini nanti jadi wadah alternatif penyelesaian berbagai konflik kehutanan di kawasan hutan dan mendorong percepatan Reforma Agraria dan perhutanan sosial di daerah,” tegasnya.

Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama dengan Menteri LHK RI tersebut, dipimpin oleh Ketua Komite I, Fachrul Razi, didampingi oleh Wakil Ketua Komite I, Abdul Khalik dan Fernando Sinaga.

Hadir juga anggota Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang, Instianawaty Ayus, Filep Wamafma, Amang Syafrudin, Maria Goreti, Abdurahman Thoha, GKR Hemas, Richard Hamonangan, Hudarni Rani, Badikenita Sitepu, Dewa Putu Ardika, Almalik Papabari, Husain Alting, dan Abdurrahman Thoha.

Sementara dari KLHK dihadiri oleh Menteri Siti Nurbaya Bakar, didampingi Sekjen KLHK; Inspektorat Jenderal; Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Drijen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung; Dirjen Hutan Produksi Lestari; Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; Drijen Pengendalian Perubahan Iklim; Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan sejumlah Staf Ahli beserta jajarannya.

Rapat Kerja diakhiri dengan kesimpulan (1) Komite I DPD RI mengapresiasi capaian kinerja KLHK RI dalam pelaksanaan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial; (2) Komite I DPD RI sepakat dengan KLHK RI untuk bersinergi dalam bentuk Tim Kerja bersama dalam upaya percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Serta penyelesaian konflik lahan/pertanahan di kawasan hutan di daerah.

Kesimpulan (3) Komite I DPD RI mendorong dan memperkuat KLHK RI meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam mendukung percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta penyelesaian konflik lahan/pertanahan yang berada di kawasan hutan; (4) Komite I DPD RI sepakat dengan KLHK RI mendorong Pemerintah Daerah mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah. (rel/fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional