Menu

Penyelenggaraan Pilkada 2020, KI Ingatkan KPU dan Bawaslu harus Terbuka

  Dibaca : 93 kali
Penyelenggaraan Pilkada 2020, KI Ingatkan KPU dan Bawaslu harus Terbuka
SOSIALISASI— Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Sumbar 2020, Minggu (22/11) di Kota Padang.

PARAKLAWEH, METRO
Sebagai badan publik yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus menerapkan prinsip keterbukaan.

“Kalau keterbukaan, tidak ada yang ditutup. Kalau ditutup bukan lagi negara demokrasi dan tidak ada kedaulatan. Apakah penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu maupun DKPP sudah jalankan keterbukaan ini atau belum?” tanya Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar, Arfitirati saat memberikan materi kegiatan Sosialisasi Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumbar 2020, Minggu (22/11) di Kota Padang.

Diungkapkannya, saat ini keterbukaan informasi di badan publik masih miris. Ini terlihat dari banyaknya sengketa informasi badan publik yang masuk di KI Sumbar. Karena itu, Arfitirati mengingatkan, khusus pelaksanaan pilkada Provinsi Sumbar dan 13 kabupaten kota, keterbukaan tidak bisa ditawar.

Menurutnya, Sebagai penyelenggara pemilu dan bagian dari penyelenggara negara, KPU, Bawaslu dan DKPP melaksanakan pilkada harus berjalan harus sesuai dengan role-nya. “Kesuksesan pilkada, tidak terlepas dari partisipasi. Partisipasi muncul melalui proses. Keterbukaan bukan lagi sesuatu yang kita pertanyakan. Masih banyak masyarakat dengan kesibukan dan dinamika yang dilalui, ada hak-hak-nya yang tidak sempat digunakan. Padahal sekarang tidak pada fase itu lagi,” terangnya.

Negara terangnya, dibentuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Karena itu, calon kepada daerah yang dipilih ini harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mendapatkan calon pemimpin tersebut, publik harus tahu informasi. Karena, tahu informasi juga bagian dari HAM yang sangat berarti. “Dengan interaksi dan kepekaan yang dimiliki, kita harus jadi masyarakat informasi. Yakni, ketika Bawaslu menganggap sebuah informasi rahasia, jangan hanya rahasia menurut Bawaslu saja. Harus ada standar rahasianya,” ungkapnya.

Informasi publik menurutnya, sangat luas. Arfitirati mencontohkan, jika Bawaslu Pusat mengirimkan surat ke Bawaslu Provinsi. Artinya ini merupakan sesuatu yang diterima oleh Bawaslu Provinsi. Begitu juga kebijakan tertulis Bawaslu Provinsi yang dikirim kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Informasi yang dikirim institusi tersebut masuk informasi yang terbuka.

“Informasi publik itu terbuka. Kalau butuh informasi harus cepat dan tepat. Karena informasi itu milik publik, ngapain dipersulit,” tegasnya.

Termasuk juga pelayanan Bawaslu Sumbar memberikan layanan informasi melalui online. Jika informasi melalui online tersebut ada hal yang masih tertinggal, tidak mengurangi hak publik untuk mempertajamnya. Informasi yang diterima publik, menurutnya, mempengaruhi kematangan berpikir. Informasi bukan soal basa basi, tetapi soal kebutuhan. Kalau butuh informasi, publik harus pro aktif.

Kepala Hukum, Humas, Datin, Bawaslu Sumbar, Roza Molina mengatakan, proses keterlibatan masyarakat dalam mendapatkan informasi perlu diakomodasi. Karena dalam konteks pelaksanaan pilkada, keterbukaan informasi jadi hal penting.

Bawaslu Provinsi Sumbar menurutnya, telah menetapkan tim keterbukaan informasi publik. Tim ini memberitahukan tugas pokok dan fungsi, baik itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu. Termasuk penerima informasi, baik itu media massa dan mahasiswa.

Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin menyatakan, komitmen Bawaslu Sumbar melakukan keterbukaan informasi, dengan hadirnya tim keterbukaan informasi publik. Komitmen juga diwujudkan dengan membangun PPID yang melaksanakan SOP dalam melaksanakan tugasnya.

“Ada tujuh turunan SOP. Di antaranya, SOP informasi publik dan penanganan keberatan informasi publik dan pendokumentasian. Juga ada SOP beberapa informasi yang dikecualikan untuk tidak kami sampaikan,” terangnya.

Dengan anggaran Rp564 juta tahun 2020 ini, untuk mendukung kegiatan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Sumbar melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) dan menyediakan sarana prasarana pendukung pengembangan PPID. “Bawaslu Sumbar saat ini sudah memiliki ruangan PPID yang representatif. Juga sudah ada pelayanan online. Inovasi yang dilaksanakan dilakukan secara bertahap,” terangnya.

Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Sumbar, Nurhaida Yetti mengatakan, tahapan pilkada tahun 2020 ini sudah hampir ke ujung. Bahkan, tinggal menghitung hari, karena waktunya sekitar dua minggu lagi. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional