Close

Penyederhanaan Birokrasi, Pemko Padangpanjang Gelar Sosialisasi Sistem Kerja

SOSIALISASI—Pemko Padangpanjang gelar sosialisasi penyederhanaan birokrasi demi mewujudkan pemerintahan yang efektif efisiensi.

Pemko menggelar Sosialisasi Sistem Kerja pada Instansi Pemerintahan untuk Penyederhanaan Birokrasi mesti dilakukan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal itu diungkapkan Sekda Sonny Budaya Putra, Selasa (15/11) di Hall Lantai III Balai Kota Padangpanjang dihadapan seluruh perangkat daerah Kota Padangpanjang.

Sonny Budaya Putra me­ngatakan sosialisasi penyederhanaan birokrasi Pemko Pa­dangpanjang menghadirkan narasumber Analis Kebijakan Pertama Kementerian Penda­yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Vania Atika Sari, S.IA

Sekdako Sonny menyampaikan, semua tahapan dari penyederhanaan birokrasi harus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

“Saat ini, Pemko sudah dalam kondisi efisien. Ada sebanyak 24 unit kerja ditambah satu unit khusus (RSUD) de­ngan jumlah ASN kurang lebih 2.000 orang ditambah tenaga harian lepas (THL),” jelasnya.

Pihaknya berharap, sistem kerja dalam penyederhanaan birokrasi ini dapat dipahami dan ditindaklanjuti masing masing OPD.”Dalam sistem kerja untuk penyederhanaan harus ada perubahan dengan penyesuaian tata kerja yang baru, pela­yanan tidak perlu terhalangi ruang dan waktu. Semoga ini bisa membawa semangat baru yang dapat diimplementasikan di unit kerja masing masing,” harap­nya.

Sementara itu, Kabag Organisasi Setdako, Yohana Lisa, S.TP, M.Si menyampaikan, ke­giatan ini merupakan tindak lanjut dari Permenpan RB No. 7 Tahun 2022. “Penyesuaian sistem kerja merupakan tahap ketiga dari penyederhanaan birokrasi setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Saat ini, telah dilakukan 204 penye­taraan jabatan di lingkungan Pemko,” ungkapnya.

Sementara itu Vania dalam materinya menyampaikan, maksud dan tujuan penyesuaian sistem kerja tidak lain untuk mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien. Memastikan pencapaian tujuan, strategi dan kinerja organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

“Sistem kerja pascapenyegaran birokrasi lebih mengutamakan Jabatan Fungsional (JF) dalam pelaksanaan tugas. Sebelumnya, JF berperan sebagai techno structure, tetapi ketika dilakukan penyegaran birokrasi, berubah menjadi o­perating core atau ujung tombak pelaksanaan kegiatan,” jelasnya. (rmd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top