JAKARTA, METRO
Kasus virus korona di Indonesia turut memunculkan catatan miring. Hal itu terkait beredarnya identitas korban yang positif terinfeksi virus Korona. Padahal, seharusnya identitas seorang pasien tidak bisa dibuka sembarang tanpa izin dari pasien tersebut.
“Persoalan membuka identitas seseorang pada ruang publik yang tidak berdasarkan izin dari yang bersangkutan atau yang memiliki data tersebut tentunya ini sebuah perbuatan yang berpotensi melawan hukum,” kata Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/3).
Ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Bahwa pasien memiliki hak privasi terkait identitasnya. Aturan lain juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pelanggarnya bisa dikenakan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 10 juta.
Apabila identitas itu dibuka melalui media, maka pelakunya bisa dijerat dengan Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ancaman pidananya 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Atas dasar itu, seseorang dilarang menyebarkan identitas pasien tanpa seizin yang bersangkutan.
Jika pasien tak terima identitasnya disebarkan, maka bisa membuat laporan polisi agar pelaku bisa diproses pidana. “Sejauh ini berdasarkan Undang-undang yang ada tentunya laporan berdasarkan oleh orang yang merasa dirugikan secara langsung ketika data pribadinya diakses tanpa izin,” imbuh Asep.
Oleh karena itu, Polri menghimbau kepada masyarakat agar lebih menghargai privasi seseorang. Terutama tidak menyebarkan identitas pasien ke publik tanpa izin. “Dalam perkembangan era teknologi ini kita memiliki prinsip jejak digital tidak akan bisa dihapus. Oleh karenanya bijak dan smart dalam menggunakan medsos,” pungkas Asep. (jpg)
