Menu

Penyaluran BLT Covid-19 Dinilai Bacilapuik

  Dibaca : 1118 kali
Penyaluran BLT Covid-19 Dinilai Bacilapuik
Mastilizal Aye

SAWAHAN, METRO
Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 yang disalurkan Pemko Padang baru-baru ini, dinilai Anggota DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye ‘bacilapuik’. Atau dengan artian, tidak tepat sasaran dan banyak bermasalah.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang ini mengaku banyak mendapat pengaduan dan laporan tentang permasalahan penyaluran dana Covid-19 di Kota Padang. Seperti, di Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, karena data ganda, ada uang BLT tersebut berlebih Rp4 juta.

“Itu baru satu kelurahan, belum ditelusuri data kelurahan lain. Sedangkan bantuan ini harus disalurkan ke masyarakat,” kata Aye kepada POSMETRO.

Aye menambahkan, seharusnya tidak ada lagi permasalahan yang timbul dari penyaluran dana BLT Covid-19 ini. Sebab, Pemko Padang sebelumnya membutuhkan waktu yang cukup lama mendata masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Kenyataanya ada juga data ganda di satu KK (kepala keluarga), belum lagi ada juga PNS aktif maupun pensiunan yang juga menerima bantuan Covid-19. Ada juga data masyarakat yang sudah meninggal, muncul juga di data tersebut, seharusnya tidak terjadi hal demikian,” tukasnya.

Disisi lain, anggota DPRD Padang Dapil V (Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo) itu menilai PSSB (Pembatasan Sosil Berskala Besar) pertama dan kedua dinilai juga gagal. Contohnya saja, pembagian BLT di kantor Pos masih banyak kerumunan massa yang akan menimbulkan masalah baru.

“Ditambah juga penyerahan BLT juga menjelang lebaran, membuat tempat perbelanjaan disesaki warga. Kemudian, semakin bertambahnya masyarakat yang terpapar positif Covid-19 di Kota Padang, juga menjadi perhatian kita bersama,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Afriadi mengatakan, penyaluran BLT senilai Rp 600 ribu dari Pemko Padang telah disalurkan kepada penerima sebanyak 74.126 kepala keluarga (KK).

Kendati demikian diakuinya, saat penyaluran, diketahui ada polemik, seperti penerima bantuan ganda dengan bantuan dari Pemprov Sumbar. Untuk itu, bantuan tersebut dikembalikan ke Pemko Padang. Dia mengklaim penyaluran BLT dari Pemko Padang telah selesai dan sukses.

“Tapi ada beberapa yang ganda, itu dikembalikan ke Pemko. Mereka diketahui menerima juga bantuan dari (pemerintah) provinsi, sehingga tidak boleh menerima bantuan dari Pemko. Makanya dikembalikan lagi,” ungkap Afriadi.

Afriadi menjelaskan, pihaknya belum bisa merinci berapa nominal bantuan yang dikembalikan ke Pemko Padang tersebut. Saat ini jumlahnya masih direkap di tingkat kelurahan.

“Berapa yang mengembalikan sedang dihitung dan belum selesai. Jumlahnya lumayan tapi untuk angka pastinya belum tahu, masih direkap di kelurahan dan belum ada laporan,” tuturnya.

Afriadi menegaskan, pihaknya juga belum bisa memastikan, apakah bantuan yang dikembalikan ke Pemko Padang tersebut akan disalurkan kembali ke masyarakat yang belum menerima bantuan sama sekali dari pemerintah.

“Belum tahu. Belum ada rapat yang membahas soal itu. Nanti tim TAPD yang menentukan, apakah bisa diusulkan untuk penerima yang belum menerima atau gimananya tim TAPD yang memutuskan nanti,” tuturnya.

Ia menjelaskan, sementara untuk bantuan tahap dua dari Pemko Padang kepada masyarakat Kota Padang terdampak Covid-19, pihaknya memastikan tidak ada. “Anggaran tidak ada tentu tidak ada lagi. Anggaran tidak cukup untuk itu,” pungkasnya. (cr1)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional