JAKARTA, METRO–Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) mengingatkan para elite politik untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. JK menegaskan, jika menunda waktu Pemilu dari jadwal yang telah ditetapkan merupakan pelanggaran konstitusi.
“Memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kecuali kalau konstitusinya diubah,” kata JK dalam keterangannya, Jumat (4/3).
JK berpendapat, bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang tentang konflik kepentingan. Sehingga JK berpendapat untuk memilih taat pada konstitusi saja.
“Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja,” ungkap politisi senior Golkar ini.
Menurut JK, konstitusi sudah mengamanatkan pemilihan umum digelar lima tahun sekali. JK khawatir, jangan sampai wacana penundaan Pemilu berujung masalah sebab adanya pihak yang ingin mengedepankan kepentingan sendiri.
“Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” tegas JK.
Sebagaimana diketahui, usulan penundaan Pemilu 2024 pekan ini hangat menjadi perbincangan publik. Hal ini mulanya diusulkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar dengan alasan tidak mengganggu momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Usulan ini lantas didukung oleh Ketum PAN Zulfikli Hasan dan disambut baik oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak ingin menyikapi polemik isu penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menyarankan, polemik wacana penundaan Pemilu 2024 sebaiknya dihentikan.
“Wacana penundaan Pemilu lebih baik dihentikan dan diakhiri diskursusnya di ruang publik,” kata Arsul kepada JawaPos.com, Jumat (4/3).
Menurut Arsul, sejumlah lembaga survei sudah merilis bahwa mayoritas masyarakat tak menghendaki penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Terbaru, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan mayoritas publik atau sebanyak 70,7 persen masyarakat tak menginginkan penundaan Pemilu.
“Semua survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berbeda-beda sudah mengkonfirmasi penolakan atau ketidaksetujuan mayoritas rakyat terhadap penundaan Pemilu 2024,” tegas Arsul.
“PPP punyak keyakinan jika ditanyakan kepada seluruh rakyat misalnya melalui referendum, maka hasilnya mayoritas rakyat tidak akan setuju,” sambungnya.
Oleh karena itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini mengharapkan energi besar yang dibuang-buang karena polemik isu penundaan Pemilu, sebaiknya digunakan untuk membahas kepentingan rakyat. Terlebih, belakangan ini bahan pangan mengalami kelangkaan di masyarakat.
“Sementara para pemangku kepentingan seperti KPU, Kemendagri dan Komisi II DPR RI bisa terus bekerja untuk memfinalisasikan tahapan-tahapan Pemilu,” ujar Arsul menandaskan.
Sebagaimana diketahui, wacana penundaan Pemilu mencuat usai diusulkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar dengan alasan tidak mengganggu momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Usulan ini didukung oleh Ketum PAN Zulfikli Hasan dan disambut baik oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Sementara Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta elite PKS Mardani Ali Sera dengan tegas menolak usulan penundaan pemilu, karena dinilai tidak memiliki landasan hukum, melanggar konstitusi, dan mengkhianati semangat reformasi. (jpg)
