Menu

Penggunaan Dana Kedaruratan Kesehatan, DPRD Minta Dinkes Ajukan RAB

  Dibaca : 427 kali
Penggunaan Dana Kedaruratan Kesehatan, DPRD Minta Dinkes Ajukan RAB
PERTEMUAN— Komisi IV DPRD Padang melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) pada Kamis (16/4).

SAWAHAN, METRO
Komisi IV DPRD Padang mendorong Dinas Kesehatan Kota Padang untuk segera mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk penggunaan dana kedaruratan kesehatan yang telah dianggarkan sebesar Rp41 miliar untuk penanganan Covid-19.

Sebab, dari kunjungan Komisi IV DPRD Padang ke Dinkes Padang pada Kamis (16/4), ternyata OPD itu masih saja mengeluhkan minimnya Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis di Padang.

“Ternyata dari anggaran yang kita siapkan dan sudah ditandatangani Wali Kota, belum dipakai oleh Dinkes. Padahal mereka mengeluhkan minimnya APD bagi tenaga medis dalam menangani Covid-19,” kata Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani yang juga koordinator Komisi IV.

Selain itu, anggota Komisi IV DPRD Padang, Zulhardi Z Latif mengatakan, DPRD sudah melakukan pengalihan anggaran tahap awal dan sudah ada dana Rp88 miliar untuk kesehatan sebesar Rp41 miliar.

“Kalau Dinkes tidak mengajukan permintaan tentunya dana itu tidak akan sampai ke sini. Kalau dana kedaruratan ini, harus dicairkan 1×24 sejak diajukan. Itu ada dalam undang-undang,” katanya

Ketua Komisi IV DPRD Padang, Azwar Siry menyatakan, soal dana Dinkes tentunya perlu mengajukan untuk penggunaan dana itu. Karena dana itu tentunya belum ada di Dinkes.

Sekretaris Dinkes, dr Meilinda mengaku, hingga saat ini pihaknya baru mengajukan pemakaian dana sebesar Rp. 650 juta untuk pengadaan APD. “Kami akan segera koordinasi dengan Kepala Dinas soal pengajuan anggaran itu,” katanya.

Sejumlah anggota DPRD Padang kembali mempertanyakan kebutuhan APD bagi tenaga medis. “Bagaimana kesiapan Alat Pelindung Diri (APD), masker serta kesiapan tenaga medis, dan apakah sampai saat ini dari BPBD Kota Padang sudah pernah menyerahkan bantuan APD untuk DKK,” tanya Mukhlis.

Ia meminta agar DKK Padang mengerahkan petugas medis di puskesmas-puskemas agar dapat bergerak cepat dalam melakukan pemantauan terhadap warga yang terkena status orang dalam pengawasan (ODP). Jangan sampai masyarakat pula yang kembali melaporkan ke petugas di puskesmas. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional