Menu

Penggunaan 8 Persen Dana Desa Untuk Covid-19, Wali Nagari Kabupaten Sijun­jung Diminta Hati-hati

  Dibaca : 113 kali
Penggunaan 8 Persen Dana Desa Untuk Covid-19, Wali Nagari Kabupaten Sijun­jung Diminta Hati-hati
ISOLASI—Posko PPKM mikro dan rumah isolasi Covid-19 di Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung untuk penanganan Covid-19 di nagari dengan menggunakan 8 persen dana desa.

SIJUNJUNG, METRO–Penggunaan sebanyak 8 persen dana desa (DD) untuk penanggulangan Covid-19 di tingkat nagari/desa menjadikan setiap nagari di Kabupaten Sijun­jung kini memiliki rumah isolasi dan Posko PPKM.  Sedangkan terkait regu­lasi penggunaan dana, pemerintah nagari diim­bau hati-hati dan tidak melenceng agar tidak me­nim­bulkan persoalan hu­kum di kemudian hari.

Kepala Dinas Pem­ber­dayaan Masyarakat Na­gari Kabupaten Sijunjung, Khamsiardi mengatakan, terkait regulasi peng­gu­naan 8 persen dana desa untuk penanganan Covid-19 di tingkat nagari/desa sudah diatur dalam eda­ran dari Kemendagri dan Kemendes PDTT dalam pelaksanaannya.

“Pada intinya terkait serapan anggaran dan penggunaan 8 persen  da­na desa untuk penanga­nan Covid-19 telah diatur dalam edaran dan petun­juk dari kementrian. Peng­gunaan itu lebih kepada pencegahan dan penang­gulangan dalam peme­nuhan sarana prasarana (Sarpras) pendukung,” tutur Khamsiardi.

Sarpras pendukung ter­se­but, lanjutnya, seperti persiapan posko PPKM dan rumah isolasi nagari. “Se­lain itu juga untuk me­ngakomodir komsumsi pa­sien yang sedang men­ja­lani isolasi, serta pera­latan lainnya berupa hand­saniti­zer, desinfektan dan seje­nis­nya,” kata Kham­siardi.

Pihaknya mengimbau agar pemerintah nagari tetap mempedomani atu­ran serta regulasi yang ada dalam pemakaian da­na desa untuk penang­gulangan Covid-19.

“Meski sejauh ini be­lum ada persoalan yang muncul namun, tentu saja ada pergeseran dan peru­bahan perencanaan ter­kait pembangunan yang menggunakan dana desa. Dengan adanya penggu­naan dana desa untuk penanganan Covid-19 ini mengakibatkan adanya perubahan agenda kegia­tan pembangunan diting­kat nagari,” ujar Kham­siardi

Kabupaten Sijunjung memiliki 8 kecamatan dan 61 nagari serta 1 desa. “Dari seluruh nagari yang ada kita sudah sampaikan terkait penggunaan dana desa ini untuk penang­gulangan Covid-19, ter­masuk ketersediaan ru­mah isolasi di setiap na­gari,” kata Khamsiardi.

Disisi lain, Khamsiardi juga tak menyangkal jika adanya perubahan agen­da pembangunan di na­gari. “Perubahan bisa saja terjadi, jika pada musya­warah rencana pem­ba­ngunan (Musrenbang) di nagari/desa yang telah disusun pada tahun sebe­lumnya dan harusnya dilaksanakan di tahun ini menjadi tertunda. Karena ada 8 persen dana desa yang dialihkan, bisa saja pembangunan yang su­dah dijadwalkan menjadi antrian pada tahun selan­jutnya,” paparnya.

Terkait pengawasan serapan 8 persen dana desa untuk penang­gula­ngan Covid-19, pihaknya telah menegaskan agar walinagari/kepala desa menggunakaan sesuai juklak dan juknis yang telah diberikan, agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari.

“Jadi setiap nagari a­kan berbeda-beda jum­lah­nya. Tergantung kon­disi dana desa yang di­miliki. Namun terkait regu­lasi dan serapan angga­rannya sama, harus me­nga­cu pada petunjuk yang sudah dikeluarkan kemen­trian dalam penggunaan dana desa itu sendiri,” kata Khamsiardi . (ndo)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional