Menu

Pengelolaan Cagar Budaya di Pasaman belum Jelas, DPRD Inisiatif Buat Ranperda

  Dibaca : 56 kali
Pengelolaan Cagar Budaya di Pasaman belum Jelas, DPRD Inisiatif Buat Ranperda
CENDERA MATA— Ketua Pansus DPRD Pasaman, Bona Lubis menerima cendera mata dari pejabat Disdikbud Bungo, Jambi saat melakukan kunker. Kunker itu untuk mencari referensi terkait pembahasan Ranperda Perlindungan Cagar Budaya dan Kepurbakalaan di Pasaman. (amir mahmud/posmetro )

PASAMAN, METRO – DPRD Pasaman lakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Bungo, Jambi beberapa hari lalu. Kunker itu untuk mencari referensi terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Cagar Budaya dan Kepurbakalaan di Pasaman.

Ketua Pansus DPRD Pasaman, Bona Lubis mengatakan, tujuannya ke Bungo untuk belajar mengenai tata pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dengan baik. Dengan adanya referensi ini, diharapkan ranperda lebih optimal dalam penerapan di daerah.

”Situs-situs budaya di daerah perlu mendapatkan perhatian. Peran dan partisipasi masyarakat dibutuhkan guna membantu pemerintah menentukan cagar budaya,” ujar Bona.

Menurut Bona, banyak bangunan cagar budaya di Pasaman belum sepenuhnya mendapat perlindungan dari pemerintah daerah. Bahkan, beberapa bangunan cagar budaya kondisinya kini tidak terawat dan memprihatinkan.

”Bahkan, bangunan cagar budaya Candi Tanjung Medan, Kubu Sutan dan Prasasti Padang Nunang di Lubuk Layang, Batu telapak tangan Tuanku Imam Bonjol di Bonjol dan lain sebagainya menjadi korban vandalisme,” katanya.

Bona menyebutkan, dari beberapa bangunan cagar budaya di Pasaman, hingga saat ini masih belum jelas pengelolaan dan perawatannya. Kondisi demikian, kata dia, membuat DPRD menginisiasi pembuatan Ranperda Cagar Budaya dan Kepurbakalaan.

”Karena belum ada perda tentang cagar budaya, maka hingga saat ini belum jelas teknis, pengelolaan, hingga klasifikasi cagar budaya di Pasaman. Untuk itu dewan memprakarsai pembentukan perda ini,” tambahnya.

Sejumlah situs cagar budaya di Pasaman ungkapnya, malah dimiliki oleh salah satu kaum. Hal itu akan menimbulkan masalah, jika cagar budaya itu sewaktu-waktu akan dipugar atau diperbaiki.

Ia menjelaskan, ada beberapa bangunan cagar budaya yang dimiliki kaum (suku), contohnya makam di Mudiak Tampang. Dilain sisi, bila ingin dipugar bermasalah sehingga dibiarkan saja karena khawatir rusak. Selain itu, dihadapkan dengan tak ada juga yang tidak ada pengelolaannya.

“Cara memugar agar tidak bermasalah hukum, kita harus tahu dulu aturan hukum cagar budayanya,” tukasnya.

Ia mengatakan, Perda Cagar Budaya tersebut nantinya akan mengatur tentang perlindungan benda, bangunan dan lingkungan yang memiliki nilai sejarah serta menunjukkan identitas keaslian Pasaman. Iapun berharap, perda ini bisa menjadi instrumen untuk lebih melindungi cagar budaya yang ada di Pasaman, karena ada sanksi hukum bagi siapa saja yang merusak dan melakukan jual beli cagar budaya.

Disisi lain, anggota Pansus dari Fraksi PAN-PKS, Heri Supriadi menambahkan, pembahasan Ranperda Perlindungan Cagar Budaya dan Kepurbakalaan perlu melibatkan unsur terkait untuk membahas teknis pengelolaan dan pemeliharaan bangunan cagar budaya.

”Hingga hari ini, pengelolaan cagar budaya belum ada payung hukumnya. Kenapa kita libatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, agar saat pemberlakuan Perda ini tidak tumpang tindih dengan aturan teknis pengelolaan, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya,” kata Heri. (cr6)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional