Menu

Pengaturan SP3 dalam UU KPK harus Jelas

  Dibaca : 57 kali
Pengaturan SP3 dalam UU KPK harus Jelas
Ilustrasi

PADANG, METRO – Revisi Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menuai pro kontra bahkan menjadi perdebatan dan pembahasan yang menarik baik dikalangan akademisi, praktisi hukum dan politikus. Sebagian pihak menilai revisi UU KPK hanya untuk melemahkan lembaga KPK, namun di pihak lain, revisi perlu dilakukan agar lembaga anti rasuah ini tidak menjadi lembaga super body serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Tokoh politik Sumatera Barat, Wahyu Iramana Putra mengaku sangat mendukung revisi undang-undang KPK jika memang revisi itu dilakukan bertujuan memperkuat KPK secara kelembagaan.

Wahyu mengaku merasa heran dengan sebagian pihak yang menolak revisi UU KPK tersebut. Pada hal menurutnya, dengan melakukan revisi akan menjadikan kinerja KPK akan lebih optimal lagi.

“Memang kita akui ada beberapa item yang harus direvisi dalam undang-undang KPK itu, sehingga bisa menguatkan KPK dalam melaksankan tugas dan fungsinya,” kata Wahyu.

Wahyu mencontohkan, salah satu aturan yang bakal direvisi dalam UU KPK itu adalah soal SP3. Menurutnya selama ini KPK terkesan tidak kenal dengan SP3. Negara ini adalah negara hukum dan dijamin UUD 1945.

Menurutnya, dalam negara hukum harus ada SP3. Karena ini bicara tentang kepastian hokum. “ Harus ada kejelasan kepastian hukum, jika memang dalam tenggat waktu yang ditentukan dalam UU penyidikan KPK tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut mestinya ada SP3. Kejelasan hukum seperti ini harus dikuatkan,” ungkap mantan Wakil Ketua DPRD Kota Padang ini.

Sementara itu, Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi mengatakan jika memang harus dilakukan revisi terhadap UU KPK tentu haruslah bertujuan untuk memperkuat lembaga anti rasuah itu.

“Kalau untuk penguatan, kita sepakat UU-nya direvisi,” kata Asrinaldi terkait pro kontra revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini terus berlanjut.

Menurut Asrinaldi, keberadaan KPK sebagai amanat reformasi karena KKN yang semakin menjadi-jadi harus diperkuat. Bukan malah digerogoti kewenangannya.

“Kita tahu, pasca reformasi, lahirnya KPK adalah untuk memberantas korupsi yang pada masa lalu yang menjadi-jadi karena dua lembaga penegak hukum yang ada dinilai tidak cukup mampu melakukannya,” lanjut Asrinaldi.

Makanya kalaupun direvisi, tentu harus untuk memperkuat. Menurutnya, saat ini diakui ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, misalnya soal transparansi dan kasus-kasus yang masih mengantung.

Sementara itu Guru Besar Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Prof. Asasriwarni juga menyatakan setuju jika revisi Undang-undang KPK untuk memperkuat lembaga tersebut.

“Kalau direvisi kita setuju, tapi dengan catatan harus untuk memperkuat, jangan sampai melemahkan KPK itu sendiri,” katanya.

Dia mengaku belum membaca secara detail yang akan menjadi bahan revisi UU KPK itu. “Saya kan belum tahu betul pasal-pasal yang direvisi di UU KPK itu. Tapi intinya jangan sampai melemahkan, namun untuk menguatkan,” ungkapnya.(hsb)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional