Menu

Penetapan 10 Titik Perbatasan Sumbar Menunggu Permendagri

  Dibaca : 92 kali
Penetapan 10 Titik Perbatasan Sumbar Menunggu Permendagri

PADANG, METRO–Sebanyak 10 titik per­batasan antara kabupaten dan kota di Provinsi Su­matera Barat (Sumbar) telah selesai difasilitasi untuk menemukan kese­pakatan.  Dengan telah adanya kesepakatan antar daerah tersebut, maka  penetapannya bisa segera dilakukan melalui Pera­turan Menteri Dalam Ne­geri (Permendagri).

“Dari 10 titik itu, lima tinggal proses penerbitan Permendagri. Sementara lima titik sudah ditemukan kesepakatan dan dilan­jutkan dengan proses pe­nyusunan Permendagri,” ujar Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, di sela-sela Rapat  Tim Tapal Batas bersama OPD terkait si Padang, Senin (14/6).

Mahyeldi mengatakan, lima titik yang telah selesai itu masing-masing perba­tasan Kabupaten Padan­g­pariaman dengan Kota Pa­dang,  Kabupaten Lima­puluh Kota dengan Kota Payakumbuh, Padang­pa­riaman dengan Kota Paria­man, Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Da­tar dengan Kabupaten Pa­dangpariaman.

Sementara lima titik yang sudah mendapatkan kesepakatan dan tengah proses penyusunan Per­mendagri, yakni, Kabu­paten Dharmasraya de­ngan Solok Selatan, Kabu­paten Sijunjung dengan Tanah Datar, Kabupaten Pasaman dengan Pasa­man Barat, Kabupaten Ta­nah Datar dengan Kabu­paten Solok, dan Kabu­paten Sijunjung dengan Kota Sawahlunto.

Meski proses di tingkat Pemprov Sumbar sudah selesai namun Mahyeldi meminta agar keleng­ka­pan dokumennya diperiksa kembali, agar tidak me­ngakibatkan persoalan di kemudian hari.

“Untuk dua titik yaitu antara Kabupaten Agam dengan Bukittinggi serta Tanah Datar dengan Pa­dang Panjang, Pemprov Sumbar akan bersurat ke Kemendagri untuk me­minta fasilitasi ulang pe­nye­lesaian batas wilayah,” katanya.

Kepala Biro Pemerin­tahan Setdaprov Sumbar, Iqbal Ramadi Payana me­ngatakan, upaya fasilitasi penegasan batas sudah dimulai oleh tim Pene­ga­san Batas Daerah (TPBD) Provinsi Sumbar sejak 2012.

Tim memberikan per­timbangan terhadap pro­ses dan progres dalam penye­lesaian penegasan batas antara daerah ter­sebut. “Secara teknis se­mua doku­men sudah di Kemendagri. Namun ka­rena penegasan batas ini menganut prinsip kese­pakatan, maka kalau ada kesepakatan baru an­tara dua daerah nantinya, ma­sih ada ruang untuk re­visi,” katanya.

Terkait batas Kabu­pa­ten Agam dengan Kota Bu­kit­tinggi dan Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Padang Panjang, jika ada kese­pa­katan baru, Pem­prov Sum­bar akan me­nyurati Kemen­dagri untuk menfasilitasi ulang kese­pakatan antara dua pi­hak. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional