Menu

Penerapan SPBE di Pemkab Solok Dievaluasi

  Dibaca : 269 kali
Penerapan SPBE di Pemkab Solok Dievaluasi
Penerapan SPBE di Pemkab Solok Dievaluasi

SOLOK, METRO
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Solok, dievaluasi oleh Kementrian PAN-RB, untuk mengukur kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. “Evaluasi SPBE pada tahun 2020 berfokus pada pemantauan integrasi perencanaan dan penganggaran untuk menghasilkan aplikasi yang terintegrasi, pada 13 Juli kemarin baru tahap sosialisasi, bulan depan baru evaluasi mandiri,” ujar Kadis Kominfo Kabupaten Solok, Deni Prihatni, Jumat (17/7).

Terkait pemantauan integrasi perencanaan dan penganggaran itu, Pemkab Solok telah mengintegrasikan antara Barenlitbang (e-Planning) dan BKD (e-Budgeting) yang difasilitasi oleh Diskominfo selaku OPD penanggung jawab bidang teknologi informasi.   Terintegrasinya e-planning dan e-budgeting ini demi menetralisir ketidakefisiensinya kegiatan dan penganggaran serta pengusulan kegiatan dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan yang nantinya akan ditagih Pemerintah Daerah untuk aktif dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut menurut Deni, tujuan dilakukannya evaluasi SPBE oleh Kementerian PANRB adalah mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, KemenPAN-RB juga memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE.

Pelaksanaan evaluasi SPBE akan dilakukan berdasarkan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Sesuai surat udangan Kementerian PAN-RB akan melaksanakan tiga agenda kegiatan Evaluasi SPBE yaitu, Sosialisasi SPBE (13 dan 14 Juli 2020), Evaluasi Mandiri (8 Juli – 30 Agustus 2020) dan Wawancara (12-30 okt 2020) dimana masing-masing tahapan kegiatan akan dilaksanakan secara daring (online). “Evaluasi SPBE dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan SPBE dengan 35 indikator yang didasarkan atas 3 Domain utama dan Aspek Layanan, seperti Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE,” jelas Deni.

Menurutnya, ada tantangan besar dalam memaksimalkan teknologi dalam pemerintahan, sebab sebagian besar pegawai justru sudah nyaman dengan cara lama, menyikapi itu, pihaknya ingin melanjutkan program pelatihan penggunaan website dan aplikasi secara berkelanjutan.

Dasar penerapan itu adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2018 lalu merupakan salah satu produk kebijakan pemerintah yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB dan beberapa kementerian/lembaga terkait.

Dalam Perpres juga diatur mengenai aplikasi SPBE yang digunakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan SPBE, dimana aplikasi terdiri atas aplikasi umum, dan aplikasi khusus. Setiap instansi pusat dan pemkab harus menggunakan aplikasi umum. Sementara itu instansi pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, namun harus didasarkan pada arsitektur SPBE instansi pusat dan arsitektur SPBE pemerintah daerah masing-masing. (vko)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional