Menu

Penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Dievaluasi, Hidayat: Pengawasan Masih Kendor, Perlu Diperkat!

  Dibaca : 63 kali
Penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Dievaluasi, Hidayat: Pengawasan Masih Kendor, Perlu Diperkat!
Bapemperda DPRD Sumbar rapat kerja terkait hasil kajian pemerintah daerah terhadap implikasi ditetapkannya undang - undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan evaluasi terhadap pelaksanaan perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru.

PADANG, METRO–Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat melalui Bapemperda mendorong agar pengawasan pelaksanaan perda nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasan Baru (AKB) diperketat.

“Kita mendorong pengawasan dilakukan Satpol- PP Sumbar diterapkan secara optimal, karena selama ini terkesan kendor,” ungkap Ketua Bapemperda DPRD Sumbar,  Hidayat saat menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Daerah.

Rapat kerja dipimpin ketua Bapemperda Hida­yat dan didampingi anggota Bapemperda Ali Tanjung. Hadir Kabiro Hukum Sekretariat Pemprov Sumbar, OPD terkait, anggota Bapemperda serta Sekwan DPRD Sumbar Raflis.

Yang dibahas adalah terkait hasil kajian peme­rintah daerah terhadap implikasi ditetapkannya undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan evaluasi terhadap pelaksanaan perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru.

Menurut Hidayat, terkait pelaksanaan perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru, perlu diperketat, karena dalam pelaksanaannya selama ini terkesan kendor. Pihaknya melihat sanksi pidana perlu dilakukan harmonisasi dengan Kanwil Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Barat .

“Bagi kita, agar munculnya kesadaran, secara bersama-sama bergotong-royong untuk taat protkes, “ ujar Hidayat.

Sementara itu, anggota Bapemperda Ali Tanjung yang juga politisi Demokrat ini mengatakan,perlu mem­pertajam kendala da­lam penerapan AKB di te­ngah masyarakat.

“Saya secara pribadi denda diberlakukan dipergunakan untuk membantu masyarakat. Ketika dita­nya sudah berapa denda terkumpul tidak ada yang bisa menjawab,” ujar Ali Tanjung.

Menurut Ali Tanjung,  pihaknya menilai pemprov Sumbar kurang melakukan sosialisasi Perda AKB kepada masyarakat.

“Perlu pemerintah me­ngandeng alim ulama da­lam mensosialisasikan Per­da AKB,” ujar Ali Tan­jung. (hsb)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional