Menu

Pendapatan Kota Payakumbuh 2020 Turun Rp79,1 Miliar

  Dibaca : 49 kali
Pendapatan Kota Payakumbuh 2020 Turun Rp79,1 Miliar
Delviola Mawaddah 1804078 Prodi S1 Farmasi, Universitas Perintis Indonesia (UPERTIS)

SUKARNOHATTA, METRO–Wakil Wali Kota Erwin Yunaz menyampaikan Re­a­lisasi Anggaran Pen­da­patan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020, baik menyangkut Pendapatan maupun Belanja, diha­dapan sidang paripurna DPRD Kota Payakumbuh, baru-baru ini.  Dari sisi Pendapatan diterangkan Wawako Erwin Yunaz ka­lau Pendapatan Daerah yang di Anggarkan se­besar Rp708.900.288.188,00 terealisir sebesar Rp­717.701.105.715,00 atau sebesar 101,24 persen, dimana pencapaian Pen­dapatan Asli Daerah dari Rp98.325.518.029,00 yang dianggarkan terealisasi sebesar Rp115.­996.425.­752,00 atau 117,97 persen. Realisasi Pendapatan Ta­hun 2020 sebesar Rp717.­701.105.715,00 mengalami penurunan sebesar Rp79.­135.908.627,00 atau 9,93 pesen dibawah realisasi pendapatan Tahun Ang­garan 2019 sebesar Rp­796.837.014.305,00.

Penurunan terbesar terjadi pada Pendapatan Transfer. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pe­me­rintah dalam rangka pe­nanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), yang me­ngakibatkan ber­k­u­rang­nya target pendapatan daerah dan akan ber­dam­pak kepada berkurangnya belanja daerah Penca­paian realisasi dapat me­lebihi target PAD yang ditetapkan walaupun pada saat terjadinya wabah COVID 19 terjadi penu­runan target pendapatan namun realisasi tersebut melebihi realisasi PAD tahun 2019 sebelumnya sebesar Rp104.070.­234.­422,00.

“Namun beberapa hal masih terkendala seperti pada sektor Pajak daerah dimana wajib pajak di­tuntut untuk bisa meng­hitung sendiri kewaji­ban­nya walaupun belum bisa terlaksana dengan baik namun setiap bulan pada tahun anggaran berjalan Pemerintah Kota Paya­kumbuh mengadakan ke­giatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. Pen­capaian PAD yang mele­bihi target ini dilakukan melalui strategi pening­katan basis data per­pa­jakan, penyesuaian dasar Pengenaan Pajak, Peni­laian, Penagihan dan Pe­meriksaan, Modernisasi, serta Peningkatan SDM,” terangnya

Dari sisi Belanja, dite­rangkan Belanja Daerah yang dianggarkan Rp750.­947.870.902,00 terealisasi sebesar Rp702.­910.943.­145,00 atau 93,60 persen dimana Belanja Tidak Lang­sung terealisasi se­besar 95,04 persen dan Belanja Langsung terea­lisasi sebesar 93,20 per­sen.

“Hal ini mengin­dikasi­kan bahwa dalam pe­lak­sanaan pembangunan dan penatausahaan pe­nge­lolaan keuangan dae­rah di Kota Payakumbuh dilakukan secara efektif dan efesien melalui peng­hematan penggunaan ang­garan dan juga didu­kung oleh partisipasi ma­syarakat Kota Payakum­buh yang berperan aktif dalam mendukung program pembangunan Kota Payakumbuh,” terang Er­win Yunaz.

Realisasi Belanja Ta­hun 2020 sebesar Rp702.­910.343.145,00 mengalami penurunan sebesar Rp­103.­029.197.952,00 atau 14,66 persen dibawah rea­lisasi belanja Tahun Ang­garan Anggaran 2019 s­e­besar Rp805.­939.541.­097,­00. Hal ini berkaitan de­ngan kebijakan peme­rintah dalam rangka pe­nanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), yang me­ngakibatkan ber­kurang­nya target pendapatan daerah sehingga ber­dam­pak kepada berkurangnya belanja daerah.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Ang­garan 2020 dalam bentuk Laporan Keuangan Peme­rintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 ini merupakan realisasi ke­uangan secara real dari pelaksanaan APBD, baik realisasi dari sisi Pen­dapatan maupun realisasi dari sisi Belanja yang di­susun menurut kode re­kening, serta Laporan Per­tanggungjawaban Ke­uangan dari masing-ma­sing Perangkat Daerah Selaku Pengguna Ang­garan.

Wawako juga me­nyam­­paikan berdasarkan Lapo­ran Hasil Peme­rik­saan BPK Perwakilan Su­matera Barat untuk audit Laporan Keuangan Peme­rintah Ko­ta Payakumbuh Tahun 2020 yang meliputi laporan realisasi ang­ga­ran, la­poran perubahan peru­bahan saldo ang­ga­ran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, BPK Perwakilan Sumatera Ba­rat memberikan opini Wan­jar Tanpa Pengecua­lian yang sudah diperoleh tujuh kali berturut turut oleh Payakumbuh.

“Namun demikian da­lam beberapa hal Peme­rintah Kota Payakumbuh masih harus mening­kat­kan sistem pengendalian intern terkait Data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dija­dikan acuan dalam pe­ngelu­aran belanja APBD yang pada Dinas Kese­hatan dan per­tanggung­jawaban belanja bahan bakar minyak pada empat OPD,” ulasnya.

Kelemahan-kele­ma­han tersebut menurut Er­win, hendaknya dapat menjadi perhatian ber­sama agar di masa yang akan datang dapat disem­purnakan lagi untuk me­ning­katkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pada tahun mendatang kita te­tap bisa memper­tahan­kan opini WTP ini.

“Dalam pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2020, pada prinsip­nya Pemerintah Daerah telah dapat merealisir sebagian besar program kerja yang direncanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dinilai secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pencapaian indi­kator-indikator Rencana Kerja Pembangunan Dae­rah, serta secara kasat mata dalam bentuk pem­bangunan fisik dan ak­tifitas ekonomi sosial, bu­daya serta berbagai fa­silitas pelayanan publik yang diberikan,” kata Er­win.

Keberhasilan pelak­sanaan APBD Kota Paya­kumbuh Tahun Anggaran 2020 ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama kemitraan yang terjalin dengan baik antara Peme­rintah Daerah Kota Paya­kumbuh dengan DPRD Kota Payakumbuh selaku lembaga yang Paya­kum­buh dengan DPRD Kota Payakumbuh selaku lem­baga yang ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD serta tentunya partisipasi ma­sya­rakat Kota Paya­kum­buh,” pungkasnya. (uus)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional