Menu

Pendaftaran Paslon Cabup dan Cawabup Pilkada 2020, KPU Batasi Jumlah Massa Pendukung

  Dibaca : 321 kali
Pendaftaran Paslon Cabup dan Cawabup Pilkada 2020, KPU Batasi Jumlah Massa Pendukung
RAKOR— KPU Sijunjung gelar rapat kordinasi (Rakor) dengan Fokopimda, dinas dan pihak terkait lainnya jelang waktu pembukaan pendaftaran calon kepala daerah.

SIJUNJUNG, METRO
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung akan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19 pada saat jadwal pembukaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Desember 2020. Selain penerapan prokes, KPU juga membatasi jumlah simpatisan dan pendukung pasangan calon yang datang ke kantor KPU pada saat pendaftaran yang akan dibuka pada 4-6 September nanti dengan kapasitas maksimal 25 orang pada setiap pasangan calon.

“Jumlah pendukung yang mengantarkan pasangan calon dibatasi, maksimal 25 orang. Tujuannya untuk menghindari kerumunan massa di, serta pencegahan Covid-19. Selain itu, jumlah orang yang masuk kedalam ruangan KPU juga terbatas. Selain pasangan calon bupati dan wakilnya, dua orang dari pengurus partai politik pendukung dan pengusung yang diperbolehkan masuk pada saat pendaftaran. Kita juga akan menyampaikan pembatasan jumlah tersebut kepada partai politik dan pasangan bakal calon untuk dipatuhi nantinya,” ujar Ketua KPU Sijunjung, Lindo Karsyah.

Sedangkan bagi pengunjung yang berada diluar kantor KPU, akan ditayangkan secara virtual melalui tampilan layar. “Jadi bisa tetap menyaksikan secara langsung dari luar ruangan, karena kita menyediakan layar secara virtual didepan kantor KPU. Tujuannya untuk menghindari kerumunan massa sebagai standar penerapan prokes Covid-19,” papar Lindo.

Lindo menjelaskan, tentang tahapan dan persyaratan terkait calon yang akan maju di Pilkada Sijunjung. Terutama bagi yang berstatus ASN, TNI/Polri, karyawan BUMN/BUMD, pejabat dan anggota dewan. “Bagi yang berstatus seperti diatas nantinya  harus melampirkan SK pemberhentian dari lembaga atau instansi tempat bertugas sebelumnya. Bahwa yang bersangkutan tidak lagi menyandang status tersebut. Paling lambat 30 hari sebelum pemilihan,” sebut Lindo.

Jika pemilihan dilaksanakan pada 9 Desember, artinya persyaratan SK pemberhentian pasangan calon paling lambat harus diserahkan pada tanggal 9 November. “Jika tidak, maka calon yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat (TMS),” ujar Lindo.

Sementara itu, Kapolres Sijunjung AKBP Andry Kurniawan, SIK. M.Hum. melalui Kabag Ops Kompol R.Sihombing dan Kasubag Humas Iptu Nasrul Nurdin mengatakan, puluhan anggota Polres akan dikerahkan untuk pengamanan di kantor KPU pada saat pendaftaran tersebut. “Lebih kurang sekitar 40 orang personel Polres Sijunjung akan diturunkan untuk pengamanan pada saat pendaftaran calon kepala daerah nanti. Tepatnya 4-6 Sepetember. Selain itu, sejumlah personel dari pihak terkait lainnya juga ada, seperti dari TNI, Dishub, Pol PP, kesehatan dan tim satgas Covid-19,” tambah kapolres.

Kapolres juga mengimbau agar semua pihak dapat mematuhi aturan dan saling menjaga keamanan. “Kita imbau agar semua pihak dan masyarakat untuk tetap mematuhi aturan, saling menjaga keamanan, ketertiban dan penerpan protokol kesehatan dalam mensukseskan Pilkada di Sijunjung,” imbau Kapolres. (ndo)

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional