Menu

Pencairan APBD Tahun 2021 Lambat, Daya Beli Kian Menurun, Ekonomi Masyarakat Terpuruk

  Dibaca : 212 kali
Pencairan APBD Tahun 2021 Lambat, Daya Beli Kian Menurun, Ekonomi Masyarakat Terpuruk
RENDAH—Akibat pencairan dana anggaran dari pemerintah yang lambat, ikut berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi msyarakat di Muaro Sijunjung.

SIJUNJUNG, METRO
Terlambatnya proses realisasi APBD Kabupaten Sijunjung tahun 2021 berdampak pada lemahnya perekonomian di tengah masyarakat. Di samping rendahnya daya beli masyarakat, keterlambatan pencairan anggaran tersebut juga berdampak pada sejumlah tenaga harian lepas (THL), yang ada di lingkungan Pemkab Sijunjung yang belum menerima honor (gaji) semenjak tiga bulan terakhir.

Selain itu, sejumlah sektor kegiatan yang bersumber dari dana APBD juga belum bisa dilakukan, menjadi penyebab lemahnya perputaran ekonomi yang dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat kalangan bawah.

Terkait dengan terlambatnya proses pencairan keuangan daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sijunjung Zefnihan AP MSi menjelaskan, bahwa hal itu dipengaruhi masa transisi sistim. “Karena pada tahun ini baru diterapkan penggunaan aplikasi SIPD, yang masih sangat baru,” ungkap Zefnihan.

Selain itu, faktor pada penginputan dan pelaksanaan GU (ganti uang) disetiap dinas juga mempengaruhi keterlambatan. “Kita sudah upayakan solusinya, InsyaAllah dalam waktu dekat bisa teratasi, semua dinas hampir mengalami hal yang sama,” ujar Zefnihan.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sijunjung Endi Nazir menerangkan, perubahan sistem tersebut berdasarkan Permendagri No 77, yang mana penyusunan anggaran melaui aplikasi SIPD. “Kalau SIPD ini kita hanya sebagai user/pengguna, sistem dipegang langsung oleh pemerintah pusat. Dan itu bukan untuk Sijunjung saja, tapi seluruh daerah juga demikian. Kalau persoalan gaji memang tergantung penginputan dan GU pada masing-masing dinas,” tutur Endi.

Meski demikian, pihaknya mengatakan secara bertahap proses pencairan keuangan yang berasal dari APBD sudah mulai dilakukan. “Kalau terkait pembayaran TPP sudah cair. Namun, bagi dinas yang belum melaksanakan GU mungkin saja ada kendala pada SPJ-nya yang belum selesai. Tapi untuk saat ini proses pencairan sudah bisa dilakukan,” terang Endi.

Proses transisi sisitim yang sangat mempengaruhi. “Kalau tahun sebelumnya menggunakan aplikasi yang berbeda. Tapi karena ada perubahan sistim tadi kendalanya, pada sistim yang baru kita hanya sebagai pengguna aplikasi saja, kalau ada kesalahan pada tahap penginputan harus diulang lagi,” sebut Endi.

Disisi lain, dampak keterlambatan pencairan keuangan daerah juga diraskan oleh sejumlah pelaku usaha yang ada di Kecamatan Sijunjung yang merupakan pusat pemerintahan. Secara umum perputaran ekonomi di Kabupaten Sijunjung masih bersandar pada dana APBD.

Keluhan tersebut disampaikan oleh para pedagang yang ada di pusat kabupaten, Muaro Sijunjung. “Sudah beberapa bulan ini daya beli masyarakat cenderung menurun. Beberapa pedagang yang biasanya berjualan setiap hari lebih memilih untuk membagi waktu karena tidak berjual beli,” ungkap Toni (42) salah seorang pelaku usaha di Muaro Sijunjung.

Mulanya masyarakat lebih beranggapan pada dampak Covid-19 yang menjadi penyebab lemahnya daya beli. “Kalau di Muaro ini target pasar adalah para pegawai, karena itu yang dominan disini. Namun beberapa waktu terakhir, bahkan disaat hari kerja pun kondisi tetap sama. Kami beranggapan kalau ini salah satu dampak Covid-19,” kata Toni.

Masyarakat dan sejumlah pegawai masih banyak yang mengaku belum mengetahui kendala pada pencairan keuangan daerah. “Kami tidak tahu kalau itu (transisi sistim) penyebabnya. Yang jelas dampaknya sangat terasa kepada pelaku usaha kecil,” kata Toni. (ndo)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional