Close

Pemprov Sumbar Targetkan, Pembebasan Lahan Tol Seksi Padang-Sicincin Tuntas Juli 2022

PEMBAHASAN TOL— Wagub Audy Joinaldy memimpin rapat pembahasan tol dengan Dirjen Kementerian ATR/BPN, Senin (6/6).

PADANG, METRO–Pemprov Sumbar menargetkan proses pembebasan lahan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin dapat tuntas Juli 2022 ini.  Untuk memenuhi target tersebut, Tim Kementerian Agrari dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasio­nal (ATR/BPN) bahkan turun langsung ke Provinsi Sumbar hadir dalam rapat bersama Pemprov Sumbar dan pihak terkait, Senin (6/6).

Direktur Jenderal Pe­ngadaan Tanah dan Pe­ngembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) Kementerian ATR/BPN Embun Sari me­ngatakan, progres pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru tetap berjalan. Meski Penetapan Lokasi (Penlok) waktunya sudah diperpanjang, namun tim pembebasan menargetkan Juli 2022 lebih cepat rampung. “Progres tetap jalan, semua masih sesuai rencana. Meski begitu kita tetap mengupayakan lebih cepat selesai,”sebut Embun da­lam Rapat Gabung Pemprov Sumbar dengan Dir­jen Kementerian ATR/BPN, Senin, (6/6).

Menurutnya, saat ini tidak ada lagi persoalan untuk pembebasan lahan di lapangan. Meski begitu, untuk melakukan pembebasan ada tahapan yang harus dilakukan. Pelaksa­naannya harus hati-hati.  Untuk itu, Embun Sari meminta Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Sumbar menambah personil agar pembebasan dapat dilakukan dengan cepat. “Kawan-kawan itu sudah bekerja dengan maksimal, karena tenaga terbatas, sementara kita harus lakukan secara terukur dan hati-ha­ti,”ujarnya.

Dikatakannya, sebe­lumnya juga ada kecema­san staf Kementerian ATR/BPN Provinsi Sumbar da­lam bekerja. Menyusul kasus dugaan korupsi yang menjerat tiga stafnya da­lam pembebasan lahan tol di ruas Taman Keanekaragaman Hayati, Kabupaten Padang Pariaman. “Kita sudah berikan pemahaman pada seluruh staf. Kalau bekerja lurus sesuai aturan tidak perlu takut. Kemudian memang beban kerja kawan-kawan Panitia Pengadaan Tanah yang ada saat ini sudah berat. Kerja siang malam” ucapnya.

Solusinya, ucap Embun dilakukan BKO personel dari Kantor Kementerian ATR/BPN Padang agar mem­bantu pengurusan pembebasan lahan di Ka­bupaten Padang Pariaman. Kemudian untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga mendatangkan tambahan dari Bengkulu. Se­bab pekerjaan PPK yang ada di Sumbar sudah melebihi kemampuannya.

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy me­ng­ungkapkan, permasalahan pembebasan jalan tol untuk seksi Padang-Sicincin telah terurai melalui rapat bersama jajaran Kemen­terian ATR/BPN. Melihat pemaparan dan uraian penanganan, ditargetkan pembebasan lahan tuntas Juli medatang.

Terkait pembangunan jalan tol, Audy menegaskan tetap lanjut. PT Hutama Karya (HK) selalu ha­dir dalam rapat dan pe­ngerjaan terus berlangsung.  “Kalau beban pekerjaan berkurang iya. Lahan sudah bebas 62 persen, sisa ditargetkan Juli ini. Tol Padang-Pekanbaru tetap jalan. Kita berani menargetkan ini, karena melihat paparan dari rapat tadi. Pada intinya, tidak ada lagi persoalan penolakan. Ma­syarakat mendukung pembangunan tol. Tinggal lagi kita harus cepat bekerja menindaklanjuti ini,” ha­rapnya.

Tim Percepatan Pembebasan Lahan Jalan Tol Pemprov Sumbar, Syafrizal mengatakan, Seksi Jalan Tol Padang-Sicincin sepanjang 36,6 kilometer. Khusus pada Penlok II, selama 3,5 tahun realisasi­nya baru 612 bidang (41,21%) yang sudah dibebaskan atau dibayar Uang Ganti Kerugian (UGK), dari total 1.485 bidang. “Jadi ada sisanya 622 bidang belum UGK,” katanya.

Rinciannya, sebut pria yang akrab dipanggil Ucok ini, yakni 135 bidang pro­ses verifikasi satgas, 77 bidang proses penilaian Pejabat Pembuat Komitme  (PPK), 34 apraisal perbaikan penilaian, 85 bidang belum ada berkas, dan 149 bidang berkas belum lengkap.

Kemudian, 17 bidang sudah validasi belum SPP, 33 bidang proses Surat Perintah Pembayaran (SPP) ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), 47 bidang belum ada konsinyasi, 10 bidang SPP konsinyasi untuk DTT, 21 bi­dang proses penilaian L­MAN, 8 bidang lolos LMAN belum UGK, dan 6 bidang aset.

Terkait sisa bidang yang belum UKG itu, lanjut Ucok, ditargetkan selesai pada Juli 2022. Hal itu juga sesuai perintah Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansha­rullah menanggapi instruksi Presiden Joko Widodo dalam rapat beberapa pekan lalu. “Kita diberi target, Juli tahun ini pembebasan tanah harus selesai, agar minimal bisa prioritas ketiga. Kalau tidak selesai Juli, untuk seksi Sicincin- Bukittinggi bakal menjadi prioritas keempat,” ujarnya.

Sementara, data rekapitulasi pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Padang-Hilalang per 6 Juni 2022, yang dipaparkan Kementerian ATR/BPN Sumbar sedikit berbeda. Dari total 1.485 bidang realisasi sudah 920 bidang (61,95%). Berdasarkan data rekapi­tulasi itu, sebanyak 54 bi­dang (3,64%) menunggu proses UKG, 131 bidang (8,82%) selesai penilaian, 338 bidang (22,76%) selesai verifikasi dokumen, 20 bi­dang (1,35%) selesai pengumuman, 14 bidang (0,94%) aset, dan 8 bidang (0,5%) validasi.

Sementara, Bupati Pa­dang Pariaman, Suhatri Bur mengatakan, untuk seksi Padang Pariaman-Sicincin lahan untuk pembangunan tol sepanjang 36, 6 kilometer.

Suhatri mengaku dirinya cukup prihatin dengan karut-marutnya proses pembebasan lahan tol saat ini. Pasalnya, proses pembebasan lahan telah berdampak delapan warga Padang Pariaman harus masuk penjara.  “Saya menangis ada delapan war­ga saya masuk penjara akibat karut marut proses pembebasan lahan tol ini,” tegasnya. Karut marut pro­ses pembebasan lahan tol ini berawal dari nilai ganti rugi lahan yang di­tetapkan tim appraisal di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang hanya Rp32 ribu per meter.  “Nilai yang ditetapkan tim appraisal awalnya di bawah NJOP. Ditawar Rp300 ribu yang keluar oleh tim ini nilainya hanya Rp32 ribu per meter. Dampaknya saya sebagai bupati diserang warga,” ungkapnya.

Kini tim appraisal telah diganti. Tim appraisal yang sekarang  menetapkan nilai NJOP-nya standar dan bahkan melebihi. Dengan nilai yang ada sekarang warga cukup semangat agar tanah yang dimiliki­nya terkena untuk pemba­ngu­nan tol. Namun, perma­salahan baru muncul lagi. Setelah warga setuju dan semangat tanahnya diberikan untuk pembangunan tol, justru pembayarannya lamban. “Saya sering didatangi warga kapan dibayar. Semua administrasi sudah selesai. Semuanya mendukung 1.000 persen mendukung setelah NJOP normal,” ungkapnya.

Untuk proses pemba­yaran lahan yang telah dibeaskan ini, Suhatri meminta pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN a­gar ikut membantu. “BPN agar membantu. Jangan biarkan Pemprov Sumbar bekerja sendiri. Dalam pro­s­es pembebasan lahan ini kita bersama Pemprov Sumbar bahkan mencari orang yang punya tanah sampai ke Padang. Tidak mau mereka ukur, kita ukur,” ungkapnya.

Suhatri juga berharap semua pihak terkait, Kementerian ATR/BPN agar kalau ada permasalahan dalam proses pembebasan lahan ini kordinasikan langsung. Agar tidak ada lagi warga Padang Pariaman yang masuk penjara.  “Sa­ya tidak ingin warga saya masuk penjara. Kecuali mafia tanah silahkan masuk penjara. Sebelumnya, belum ada satu pun warga menerima ganti untung jadinya ganti buntung karena NJOP awalnya rendah. Sekarang sudah Rp160 ribu per meter. Masyarakat sudah semangat. Kita berharap biacara jalan tol, masyarakat tidak menolak tapi mendukung,” harap­nya. (fan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top