Close

Pemprov Sumbar Siapkan Asrama Haji Padang untuk Tempat Isolasi

Audy Joinaldy

PADANG, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyiapkan As­rama Haji Padang untuk tempat isolasi mandiri. Hal ini dilakukan  sebagai salah satu langkah antisipasi naiknya jumlah kasus Co­vid-19 di daerah ini. “Kita sudah koordinasikan untuk menjadikan Asrama Haji sebagai tempat isolasi man­diri agar mudah diawasi tidak seperti isolasi di ru­mah pasien,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Implementasi Pem­ber­la­kuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di ru­ang rapat Kantor Guber­nur, Jumat (9/7).

Selain itu, Pemprov Sum­bar juga berkoordinasi de­ngan enam penyalur ok­sigen di Sumbar untuk pe­nyediaan kebutuhan bagi pasien Covid-19. “Seka­rang ketersediaan oksigen di Sumbar masih men­cu­kupi. Kita juga sudah men­dapatkan komitmen dari enam perusahaan pe­nya­lur untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus,” katanya.

Audy mengatakan, se­telah empat daerah di Sum­bar ditetapkan masuk a­ses­men zona 4 dan diha­ruskan melaksanakan pe­ngetatan PPKM Mikro, diri­nya bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ans­ha­rullah sudah rapat ber­sama kepala daerah dan pihak terkait guna me­nyamakan pandangan da­lam penanganan Covid-19.

Sementara itu untuk keterisian tempat tidur (BOR) Rumah Sakit di Sum­bar masih cukup aman, karena di angka rata-rata 60 persen. Hanya Kota Padang Panjang yang BOR-nya tinggi yaitu 95 persen.

Solusi yang bisa dila­kukan adalah meman­faat­kan RSAM Bukittinggi yang jaraknya cukup dekat atau rumah sakit yang ada di Padang.

Audy juga meminta du­kungan dari pemerintah pusat untuk vaksin. Karena dari alokasi 820 ribu dosis yang dikirimkan ke Sumbar telah terpakai 784 ribu atau sekitar 95 persen.

“Karena antusiasme masyarakat untuk vaksin cukup tinggi kami butuh dukungan untuk keterse­diaan vaksin ini,” ujarnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto me­ngatakan, pemerintah da­e­rah harus sudah me­ngan­tisipasi kemungkinan lon­jakan kasus Covid-19 agar kondisi tetap bisa ter­ken­dali.

Yang terpenting adalah ketersediaan tempat tidur di RS untuk pasien serta ketersediaan oksigen. Ter­kait penerapan PPKM pe­ngetatan di luar Jawa-Bali pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan TNI/Polri dan Kejaksaan Tinggi dalam pengawasan agar bisa efektif.

Disebutkan pengaturan PPKM pengetatan itu tidak berbeda jauh dengan PP­KM Darurat Jawa dan Bali. Di antaranya dalam penga­turan terkait keramaian. Misalnya, di perkantoran, pusat kuliner, wisata dan kegiatan-kegiatan lain yang dikhawatirkan menim­bul­kan keramaian seperti ke­giatan seni budaya atau seminar.

 Mentri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin me­nga­takan yang terpenting daerah harus memper­siapkan tempat tidur dan menjaga ketersediaan ok­sigen.

Untuk tempat tidur, bisa dilakukan konversi. Karena pada beberapa kasus jum­lah tempat tidur yang di­sediakan untuk pasien Co­vid-19 belum memadai sehingga BOR menjadi ting­gi. “Kepala daerah bisa mengkonversi jumlah tem­pat tidur ini hingga 40 per­sen dari total tempat tidur di RS,” katanya.

Perlu pula dipetakan kebutuhan oksigen agar tidak terjadi kelangkaan jika terjadi lonjakan kasus. Ancar-ancar ketersediaan oksigen itu untuk tempat tidur ICU yang sudah ter­pasang ventilator biasanya dibutuhkan 30 liter per jam. Sementara untuk semi ICU butuh sampai 60 liter per­jam dan tempat tidur biasa 3-5 liter perjam.

Simulasi kebutuhan itu dengan menghitung pasien yang masuk rumah sakit rata-rata 20 persen dari kasus aktif. Yang masuk ICU 5 persen dari kasus aktif. “Jadi sejak awal bisa diketahui kebutuhan ok­sigen dan bisa dipersiap­kan,” katanya.

Sementara itu Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingat­kan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat sebe­lum aturan ditegakkan. Pemerintah daerah juga harus menginformasikan mana yang sektor esen­sial, sektor kritikal dan sektor lain. Sehingga, tidak terjadi salah informasi di lapangan.(fan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top