Menu

Pemprov Sumbar Percepat Adaptasi Pola Kerja Sistem Digital

  Dibaca : 54 kali
Pemprov Sumbar Percepat Adaptasi Pola Kerja Sistem Digital
PIMPIN RAPAT— Gubernur Sumbar, Mahyeldi pimpim Rapat Koordinasi TP2DD kedua se-Sumbar di Padang, Senin (30/8).

PADANG, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mem­per­cepat upaya beradaptasi dengan perubahan pola kerja dan transaksi ke­uangan di masa pandemi yang mulai bergeser dari konvensional menjadi sis­tem digital. “Adanya pan­demi telah merubah pola aktivitas masyarakat ter­masuk juga pemerintah. Pemprov Sumbar terus beradaptasi dengan segala perubahan itu,” kata Gu­bernur Sumbar, Mahyeldi dalam Rapat Koordinasi TP2DD kedua se-Sumbar di Padang, Senin (30/8)..

Menurutnya, sekarang pola kerja pemerintah su­dah mulai beralih ke arah digital seperti pelaksanaan pekerjaan yang mulai me­ngu­rangi kertas, komu­nikasi secara virtual. Ter­masuk dari segi transaksi sudah diarahkan ke arah digitalisasi atau non tunai. Ini sejalan dengan program Elektronifikasi Tran­saksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang digulirkan pemerintah pusat.

Ia menyebut Pemprov Sumbar mendukung pe­nuh kegiatan tersebut dan ia­pun optimis seluruh Pemda baik Kabupaten ataupun Kota di daerah itu dapat menjadi Pemda digital se­bagai bentuk implementasi dari program ETPD ter­sebut.

Namun demikian ia ya­kin masih ada kendala yang dirasakan oleh pemerintah daerah dalam penerapan ETPD. Kendala itu harus diinventarisasi dan kemu­dian harus segera dicarikan solusi yang efektif baik dengan pembuatan kebi­jakan, regulasi atau de­ngan hal teknis lainnya seperti misalnya IT, kerja sama, dan lain-lain.

Selanjutnya, manfaat dari implementasi ETPD juga tidak akan optimal jika tidak dipergunakan dengan baik. “Para wajib pajak, dan pihak yang membayar re­tri­busi sebisa mungkin ha­rus kita arahkan untuk me­lakukan pembayaran me­lalui pembayaran digital,” ujarnya.

Dalam hal tersebut Pem­da juga memiliki tanggung jawab untuk mengajak ma­syarakat melakukan tran­saksi secara digital serta mengedukasi masyarakat melalui pembayaran pajak atau retribusi secara digital tersebut.

Berbagai hal dapat dila­kukan dalam rangka men­sosialisasikannya baik se­cara langsung ataupun melalui berbagai media fisik dan digtal yang dimiliki oleh Pemda.

Mahyeldi mengatakan dukungan terhadap imple­mentasi  ETPD karena diya­kini akan sangat ber­man­faat untuk meningkatkan tata kelola transaksi keua­ngan daerah yang akan berdampak pada me­ning­­katnya Pendapatan Asli Daerah secara optimal.

Ia juga berharap du­kungan dari Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasai Daerah (Sat­gas P2DD) yang dibentuk untuk mempercepat imple­mentasi digitalisasi tran­saksi keuangan daerah yang didalamnya juga ada Bank Indonesia (BI).

Ia menilai selama ini BI khususnya Kantor Per­wa­kilan Bank Indonesia Pro­vinsi Sumatera Barat telah banyak membantu peme­rintah daerah dalam upaya untuk mendorong per­tum­buhan perekonomian dari berbagai sisi salah satunya melalui implementasi E­lektro­nifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Se­bagai pendukung Peme­rintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat telah pula membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitahsasi Daerah (TP2­DD). (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional