Menu

Pemprov Sumbar Optimis, Wujudkan 1 Juta Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021

  Dibaca : 1402 kali
Pemprov Sumbar Optimis, Wujudkan 1 Juta Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021
SERAHKAN PENGHARGAAN— Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar dan Riau, Pepen S Almas menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Disnakertrans Provinsi Sumbar, Nasrizal, Rabu (2/6) di Kota Padang.

PADANG, METRO–Program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ke­tenagakerjaan menjadi perhatian serius Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Hal ini ditandai dengan lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 2 Tahun 2021, pada tanggal 25 Maret 2021 lalu, tentang Opti­malisasi Pelaksanaan Pro­gam Jaminan Sosial Ke­tenagakerjaan. Deputi Di­rektur Wilayah BPJS Ke­tenagakerjaan Sumbar dan Riau, Pepen S Almas me­ngakui, lahirnya Inpres Nomor 2 tahun 2021 ini, karena kondisi saat ini belum optimalnya prog­ram kepesertaan BPJS Ke­te­nagakerjaan.  “Coverage pada tahun 2026 nanti, sudah 90 persen pekerja jadi peserta BPJS Ke­te­nagakerjaan. Sementara, saat ini penerima bantuan iuran baru 20 juta tenaga kerja dan total peserta 68, 20 juta,” ungkap Pepen, saat kegiatan Im­ple­men­tasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dan Rapat Evaluasi serta Strategi Kepatuhan Bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumbar, Rabu (2/6) di Kota Padang.

Pepen mengung­kapk­an, saat ini peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja aktif baru mencapai 28 juta orang. “Jadi memang belum optimal. Karena itu, Presiden RI perlu membuat Inpres yang menyasar 24 ke­men­terian dan lembaga, 34 gubernur, 514 bupati dan wali kota,” terangnya.  Ha­dirnya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ini justru ga­yung bersambut dengan dilaksanakannya program sejuta pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Pemprov Sum­bar melalui Disna­kertrans Sumbar.

“Berdasarkan data, pe­serta BPJS Ketenaga­ker­jaan se-Sumbar baru men­capai sekitar 400 ribuan. Artinya ada 600 ribu orang lagi yang belum masuk program sejuta pekerja peserta BPJS Ketena­gaker­jaan. Masih ada waktu tu­juh bulan untuk memenuhi target tersebut. Kami ha­rapkan kolaborasi dari Disnakertrans Sumbar, karena Gubernur Sumbar berkomitmen penuh pen­capaian program sejuta pekerja peserta BPJS Ke­tenagakerjaan ini,” ha­rapnya.

Terkait pencapaian pro­gram sejuta pekerja peserta BPJS ketena­ga­kerjaan di Provinsi Sumbar, dengan adanya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ini diharapkan kepesertaan di Sumbar akan meningkat tajam.  Dari hasil monitoring program pemeriksaan terpadu tahun 2020 di Pro­vinsi Sumbar, ada tiga cabang besar BPJS Kete­nagakerjaan, yakni, Kota Padang, Bukittinggi dan Solok. Untuk kepatuhan perusahaan saat ini baru mencapai 25 perusahaan (16, 56 persen) dari 151 perusahaan. Sementara pemulihan tenaga kerja mencapai 270 tenaga kerja (42 persen) dari 637 tenaga kerja dan iuran mencapai Rp349.530.597 (6,35 persen) dari Rp5.501.111.543.

Sementara, Kepala Dis­nakertrans Provinsi Sum­bar, Nasrizal optimis, Pem­prov Sumbar dapat jadi pemenang akhir tahun 2021 mengejar program satu juta pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Saat peringatan hari buruh ke­marin, Gubernur Sumbar kembali menegaskan men­capai satu juta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan me­mang target yang harus dicapai. Kalau tidak bisa tercapai, siap-siap saja saya meninggalkan kantor ini,” tegasnya.

Nasrizal juga me­ngung­kapkan, di Provinsi Sumbar terjadi pengurangan kepe­sertaan BPJS Ketena­ga­kerjaan tiap bulan selama 2021 ini. Di mana awal Januari terjadi pengu­ra­ngan mencapai angka 2.500 peserta, Februari men­capai 2.053 peserta. Ter­masuk April berkurang 414 peserta.

Kondisi ini terjadi ka­rena pertumbuhan eko­nomi yang menurun akibat pandemi Covid-19. Banyak perusahaan di Sumbar yang terdampak Covid-19. Sehingga, mempengaruhi pembayaran iuran. Tan­tangan lainnya dalam pe­meriksaan terpadu, Covid-19 berdampak pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa melakukan kunjungan ke perusahaan.  Sementara, di sisi lain justru dituntut untuk mengejar pening­katan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. \

Nasrizal juga me­ngung­kapkan, saat ini juga terjadi penambahan peserta BPJS Ketenagakerjaan dari bu­lan Januari 2021 hingga 24 Mei 2021 mencapai 101.271 orang. Sehingga total pe­kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan men­­capai  478.922 orang. Nasrizal menambahkan, data wajib lapor ketena­gakerjaan (WLK) peru­sa­haan pada tanggal 21 Mei sebanyak 4.237 peru­saha­an. Tanggal 28 Mei bertam­bah lima perusahaan men­jadi 4.242 perusahaan.  “De­ngan realisasi saat ini, untuk mengejar program satu juta pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan, kita sisir perusahaan siapa saja yang belum jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. A­kan ketahuan nanti peru­sahaan mana saja yang belum mendaftarkan. Ada pekerja keluarga tapi tidak mempunyai ikatan per­janjian tenaga formal, bisa kita sisir juga dengan me­lakukan pendekatan. Jum­lahnya besar capai 400 ribu orang,” ungkapnya.

Begitu juga di sektor pertanian yang menjadi program unggulan Pem­prov Sumbar ke depan. Ada 147 ribu orang yang bekerja di sektor pertanian. Sementara untuk men­du­kung program sektor per­tanian ini, ada 10 persen APBD Provinsi Sumbar yang dianggarkan, yakni mencapai angka Sekitar Rp600 miliar.  “Dengan angka 147 ribu di sektor pertanian, mereka harus jadi peserta BPJS Kete­nagakerjaan. Dengan di­gulirkan dana bantuan sek­tor pertanian nanti, me­reka harus ikut dalam kepe­sertaan BPJS Ketenaga­kerjaan. Termasuk program lainnya. Mana yang bersumber dari APBD Pro­vinsi Sumbar, kita can­tolkan program BPJS Kete­nagakerjaan,” terangnya.  Nasrizal juga mengung­kapkan, untuk mendukung Inpres Nomor 2 Tahun 2021 nanti, juga disiapkan In­struksi Gubernur Sumbar nantinya. Instruksi Guber­nur Sumbar tersebut isinya nanti juga termasuk me­ngatur bagi yang berin­vestasi di Sumbar harus mencantumkan tenaga ker­ja yang sudah jadi pe­ser­ta BPJS Ketenag­a­ker­jaan. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional