Close

Pemprov Sumbar Dapat WTP, DPRD Menilai Pengelolaan APBD  2021 Belum Maksimal

MENYAMPAIKAN--Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan Nota Pengantar Atas Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021. Rapat Paripurna DPRD dipimpin langsung Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Selasa (7/6).

PADANg, METRO–Gubernur Sumatera Ba­rat, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan Nota Pe­ngantar Atas Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021. Rapat Paripurna DPRD di­pimpin langsung Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Selasa (7/6).

Penyampaian nota ini merupakan amanat Pasal 320 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban terhadap pe­laksanaan APBD, Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk selanjutnya dibahas dan disepakati menjadi peraturan daerah.

Dalam nota pengantarnya, gubernur me­nyam­paikan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, di­sajikan dalam tujuh jenis buku yang terdiri dari nota pengantar, ranperda, la­poran keuangan Pemprov Sumbar tahun 2021, dan Rancangan Pergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021.

Kemudian, laporan ki­nerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD tahun 2021, laporan dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan Provinsi Sumbar ta­hun 2021, serta laporan kinerja Pemprov Sumbar tahun 2021.

Gubernur juga memaparkan angka perhitungan APBD secara keseluruhan, yaitu pendapatan sebesar Rp 6,70 triliun lebih, terdiri dari Pendapatan Asli Dae­rah Rp 2,55 triliun, pendapatan transfer pusat Rp 4,08 triliun, transfer daerah Rp 5,199 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 93,39 miliar.

Selanjutnya untuk belanja terealisasi sebesar Rp 6,46 triliun lebih, terdiri dari belanja operasi yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, belanja subsudi dan belanja hibah sebesar Rp 4,95 triliun. Lalu belanja modal Rp 666,35 miliar, belanja tidak terduga Rp 71,35 miliar, serta belanja transfer Rp 1 triliun.

Terakhir untuk pembiayaan sebesar Rp 245,80 miliar. Sehingga secara keseluruhan, realisasi APBD tahun 2021 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp 483,680 miliar lebih. Sisa ini berasal dari kelebihan realisasi pendapatan daerah Rp 53,74 miliar, penghematan belanja dan lainnya sebesar Rp 429,20 miliar, serta sisa lebih pembiayaan netto Rp 733,70 juta.

“Dengan disampaikannya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 beserta Laporan Keua­ng­an Tahun 2021 ini mudah-mudahan akan dapat mem­berikan informasi yang memadai tentang segala kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terutama dalam mengelola keuangan dae­rah selama tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar gubernur.

Diakhir pidato, gubernur menyampaikan terimakasih atas perhatian Ketua DPRD beserta seluruh anggota DPRD, serta berhatap dukungan untuk senantiasa bersama-sama membangun dan memperbaiki kinerja untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi menyampaikan meskipun opini BPK terhadap LKPD Pemprov Sum­bar adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), namun pengelolaan APBD tahun 2021 dinilai belum maksimal.

Oleh sebab itu, menurut Supardi, Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD yang disampaikan kepada DPRD juga harus dilengkapi La­poran Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran serta lampiran lainnya sebagaimana yang diama­natkan dalam SE Mendagri Nomor: 903/13456/keuda tanggal 18 Mei 2022, serta laporan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam PP No­mor 7 Tahun 2008.

“Bahan dan lampiran Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban AP­BD tersebut, sangat diperlukan agar DPRD dapat melihat secara komprehensif bagaimana penggunaan dan pengelolaan APBD yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah beserta perangkatnya,” kata Supardi.

Selanjutnya,  DPRD a­kan mendalami realisasi belanja daerah dengan SILPA mencapai Rp483 milyar dan sesuai dengan tahapan pembahasan AP­BD, Nota Pengantar Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021 yang disampaikan oleh Gubernur, untuk selanjutnya, fraksi-fraksi di DPRD akan memberikan pandangan umum fraksi­nya.

Pertanggungjawaban keuangan negara pada Undang-undang nomor 15/2004 mengamanatkan, bah­wa keuangan negara termasuk didalamnya ke­uangan daerah, wajib dike­lola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan rasa ke­adilan dan kepatuhan.

“Dengan demikian, orientasi dalam pembahasan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan AP­BD, tidak hanya melihat realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan dan SILPA yang digunakan. Tapi juga melihat apakah anggaran yang digunakan telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja pemba­ngu­nan daerah dan me­ning­katkan kesejahteraan ma­syarakat Sumbar,” ujar Supardi. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top