Menu

Pemprov Sumbar Bahas Tarif Batas Atas-Bawah PDAM

  Dibaca : 90 kali
Pemprov Sumbar Bahas Tarif Batas Atas-Bawah PDAM
Mahyeldi Ansharullah Gubernur Sumbar.

SUDIRMAN, METRO–Pemprov Sumbar masih membahas penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di daerah. Hal ini sesuai Permendagri 21 tahun 2020 yang merupakan re­visi Permendagri 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

“Air ini kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu pene­tapan tarif juga harus mempertimbangkan ba­nyak hal. Apalagi saat ini se­dang dalam kondisi pan­demi Covid-19,” kata Gu­bernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat bersi­laturahmi dengan PD Per­pamsi Sumbar di Padang, Selasa (27/7).

Saat ini telaah tentang tarif tersebut masih berada di Biro Hukum Setdaprov Sumbar. Pembahasan ten­tang beberapa pertim­ba­ngan sedang dilakukan, ter­masuk konsultasi de­ngan kementerian.

Mahyeldi menegaskan penetapan tarif itu tidak akan merugikan PDAM. Tetapi juga akan mem­per­timbangkan kemampuan daya beli masyarakat da­lam masa pandemi.

Terkait kualitas air PDAM, ia meminta agar pe­ru­sahaan daerah itu be­nar-benar memastikan kua­litasnya. “PDAM itu Peru­sahaan Daerah Air Minum. Jadi air yang disa­lurkan pada masyarakat itu memang harus bisa dimi­num,” katanya.

Lebih jauh, Mahyeldi menyebut konsep PAM regional juga harus terus dimatangkan. Karena ba­nyak daerah yang sumber air PDAM tidak di wilayah administrasi sendiri, tetapi di daerah tetangga. Tanpa konsep PAM regional yang tepat, masih ada potensi permasalahan di masa de­pan.

Ketua PD Perpamsi Sum­­bar, Hendra Pebrizal me­ngatakan sesuai Per­men­dagri Nomor 21 tahun 2020 Pasal 7A, tarif batas atas dan batas untuk PDAM yang merupakan salah satu BUMD, dilakukan oleh gubernur.

Batasannya adalah paling tinggi 4 persen dari batas pendapatan mas­yarakat. Batas pendapatan masyarakat itu disesuaikan dengan UMP Sumbar 2021 sebesar Rp2.484.041.

Ia menyebut penye­sua­ian tarif PDAM perlu dilakukan untuk men­du­kung pengembangan peru­sahaan daerah itu. PDAM sulit berkembang jika tarif­nya masih rendah. “Saat ini di Sumbar ada daerah yang sudah 13 tahun tidak melakukan penyesuaian tarif air, ada yang 6 tahun ada yang 5 tahun. Ini men­jadi salah satu faktor yang membuat PDAM sulit ber­kem­bang,” katanya.

Ia berharap Keputusan Gubernur Sumbar tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah itu bisa keluar sebelum September 2021. Sehingga bupati dan wali kota bisa mempedomani dalam penetapan tarif di masing-masing kabupa­ten/kota. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional