Menu

Pemprov Siapkan Rp5 M untuk Penanggulangan Bencana Pencairan, mesti ada Status Tanggap Darurat

  Dibaca : 51 kali
Pemprov Siapkan Rp5 M untuk Penanggulangan Bencana Pencairan, mesti ada Status Tanggap Darurat
Pemprov Siapkan Rp5 M untuk Penanggulangan Bencana Pencairan, mesti ada Status Tanggap Darurat

SUDIRMAN, METRO – Seringkalinya bencana yang terjadi di Sumbar, membuat Pemprov Sumbar mengalokasikan dana tak terduga. Besarannya sekitar Rp5 miliar di tahun depan. Jumlah Rp 5 miliar itu nilainya sama dengan tahun sebelumnya. Pengalokasiannya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

”Dari provinsi itu setiap tahun ada Rp5 milliar. Untuk kabupaten dan kota itu bisa mencapai Rp350 juta. Anggaran ini dapat dipergunakan untuk sewaktu-waktu bencana alam terjadi,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Selasa (4/12).

Nasrul menjelaskan, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan penanggulangan akibat kebencanaan yang terjadi di kabupaten dan kota. Selain untuk antisipasi bencana, dana tersebut juga dapat digunakan untuk hal lain jika kondisinya dalam darurat, misalnya untuk membantu masyarakat yang terkurung di pulau.

”Apabila di suatu kabupaten itu mereka memang dalam kondisi berat atau darurat artinya ada yang terkurung di pulau. Lalu mereka membuat SK tanggap darurat, maka kita juga bisa bantu dari Pemprov untuk mengucurkan dana tak terduga ini,” ujar Nasrul.

Untuk mengakses dana ini, Nasrul menyebutkan, sudah ada prosedur pencairannya. Harus ada usulan dari kabupaten dan kota yang terdampak bencana bahwa ada status tanggap darurat baru bisa mengeluarkan dana penanggulangan bencana. Sehingga aturan pencairan tanggap darurat mekanismenya jelas.

”Mekanismenya dibuat SK oleh bupati bahwa sekarang daerah itu ada tanggap darurat. Sebagai contoh kemarin di Pasaman Barat, daerah tersebut diberi waktu dalam tujuh hari bagaimana menyelesaian kondisi yang parah di sana, maka kita bisa bantu,” jelas Nasrul.

Di samping itu, Nasrul mengingatkan kepada kabupaten dan kota, apabila mendata kerugian daripada pascabencana, menghitungnya harus secara real sesuai dengan harga standar yang berlaku. Sebab, jika terjadi kecurangan maka membuat orang urung membantu untuk penanggulangan bencana.

”Jangan ditambah-tambah uangnya, kalau memang kerusakan Rp1 miliar jangan dibuat Rp2 miliar. Karena jika dihitung kembali sulit, artinya tidak ada kepercayaan orang melihat bencana segitu aja kok Rp2 mliar, orang jadi malas membantu,” pesan Nasrul.

Lebih lanjut, Nasrul juga meminta setiap badan forum bencana ada tenaga teknik untuk menganalisasi tingkat kerugian bencana yang diiringi secara teknis. Ini bertujuan untuk mengurangi dampak kecurangan dalam menghitung kerugian pascabencana.

”Diharapkan ada tenga teknik dari sipil yang menggunakan kerugian itu pada saat penyusunan proposalnya bisa diiringi dengan hitungan secara teknis,” tuturnya.

Terakhir, Nasrul juga meminta kepala BPBD untuk membagi tugas, sehingga ketika terjadi bencana, tidak hanya terpaku di satu titik. Tetapi ada beberapa titik untuk bergerak cepat, sehingga lebih mudah mendapatkan informasi. Dengan demikian, proses penanganan bencana akan lebih cepat bisa diatasi.

”Harus dibagi tugasnya, kalau terjadi bencana di suatu kabupaten langsung disebar untuk mempercepat mendapat informasi dalam menangani kerusakan-kerusakan dan juga tentu mana yang harus ditindaklanjuti pascabencana dan mana yang tidak,” tandasnya. (mil)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional