Menu

Pemko Larang Baralek, Asosiasi Jasa Pesta Ngadu ke DPRD

  Dibaca : 210 kali
Pemko Larang Baralek, Asosiasi Jasa Pesta Ngadu ke DPRD
SAMPAIKAN ASPIRASI— AJP Padang mendatangi kantor DPRD di Jalan Sawahan untuk menyampaikan aspirasinya terkait adanya SE Wali Kota terkait adanya larangan baralek.

SAWAHAN, METRO
Asosiasi Jasa Pesta (AJP) Padang mengadukan nasibnya ke DPRD, Selasa (20/10). Kedatangan mereka ini Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang Nomor 870.743/BPBD-Pdg/X/2020 tentang Larangan Pesta Perkawinan dan Batasan Bagi Pelaku Usaha.

AJP ini merupakan perkumpulan pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa pesta. Seperti penyewaan pelaminan, tenda, dekorasi, mini garden, florist, catering, wedding organizer, pembawa acara, photography, video, make up, henna, dan penyewaan organ tunggal.

Erza (46) salah seorang pengusaha penyewaan pelaminan tidak dapat menyembunyikan rasa sedihnya saat mengadukan nasibnya kepada wakil rakyat tentang pelarangan baralek di Kota Padang yang akan diberlakukan pada 9 November mendatang.

“Saat ini kami tidak mempunyai cara untuk menghidupi kebutuhan harian kami. Jangankan memberikan gaji untuk karyawan, memenuhi kebutuhan rumah tangga saja kami susah. Apalagi SE diberlakukan. Ini mampus ekonomi kita jadinya,” ucapnya.

Ia mempertanyakan kenapa pesta perkawinan saja dilarang, sedangkan kafe dan tempat hiburan malam masih dibuka. “Kenapa usaha kami distop. Dengan apa anak-anak kami makan. Tolong kami, kami butuh biaya. Kenapa mereka (kafe) bebas juga buka tanpa menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Ia mau bekerjasama dengan pemerintah dalam usaha menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan usahanya. “Kami juga takut Covid-19. Tetapi jika menerapkan protokol kesehatan dengan baik, pasti kita terhindar dari bahaya Covid-19 ini,” jelasnya.

Ketua AJP Padang, Yusrizal merasa dirugikan dengan dengan SE Wali Kota Padang No.870.743/BPBD-Pdg/X/2020 tentang pelarangan pesta perkawinan di Kota Padang. “Oleh karena itu, kami mendatangi kantor DPRD Kota Padang untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapi,” ucapnya.

Ia meminta peninjauan kembali tentang kebijakan yang akan diberlakukan terhitung dari 9 November tersebut. “Kita lihat saja, karena belum ada kegiatan akademis maupun sosiologis yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pesta perkawinan di Kota Padang selama ini membuat bertambahnya pasien positif virus corona atau klaster baru seperti klaster keluarga,” ucapnya.

Selain itu terangnya, AJP Kota Padang siap membuat nota kesepahaman dengan pemko terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada penyelenggaraan pesta perkawinan. “AJP Kota Padang siap mengikuti bimbingan teknis dari pemerintah terkait edukasi Covid-19 untuk penyelenggara pesta perkawinan. Selain itu, AJP bersedia bekerja sama dengan tuan rumah dan perangkat keamanan demi ketertiban masyarakat untuk penerapan protokol Covid-19,” paparnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana memandang pesta pernikahan tidak menjadi faktor pertama penyebab Covid-19. “Pada saat ini kita menjaga agar tidak tercipta klaster keluarga. Kami pun sangat terkejut Wali Kota Padang membuat surat edaran tersebut. Jika menerapkan protokol kesehatan dengan baik, maka penyebaran Covid-19 dapat diatasi,” ucapnya.

Ia menilai, setelah keluar dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Pemko Padang tidak tahu apa yang akan dilakukan sehingga terjadi kebebasan seperti sedia kala. Ia menilai pola perilaku masyarakat yang seharusnya diatur agar pandemi Covid-19 dapat diatasi.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Azwar Siry menambahkan, harus ada dialog dengan pemerintah tentang solusi permasalahan ini. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang, Surya Jufri meminta Plt Wali Kota mengkaji ulang SE itu dan meminta pada pelaksana pesta menerapkan protokol kesehatan. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional