Close

Pemko dan DPRD Bukittinggi Bahas Ranperda Cagar Budaya, Memberikan Perlindungan terhadap Nilai-Nilai Budaya

Pemko Bukittinggi mengajukan Ranperda tentang Cagar Budaya kepada lembaga DPRD Bukittinggi.

Pemko Bukittinggi mengajukan Ranperda tentang Cagar Budaya. Ranperda itu dihantarkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bukittinggi, Senin (6/12). Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial menjelaskan, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUD RI tahun 1945 menyatakan, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai – nilai budayanya. Hal ini menjadi salah satu landasan, Pemko Bukittinggi mengajukan Ranperda terkait cagar budaya ini.

“Pemko Bukittinggi telah menginisiasi perancangan dan penyusunan Ranperda tentang Cagar Budaya. Ini dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya yang ada di Kota Bukittinggi,” jelas Beny.

Wali Kota Bukittinggi Erman Safar melalui Wakil Wali Kota Marfendi menjelaskan, Ranperda Cagar Budaya ini, secara umum berisikan tugas pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Tugas yang dimaksud, terkait mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya.

Kemudian bagaimana mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya.  Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya. Dan menyediakan informasi cagar budaya untuk ma­syarakat dan menyelenggarakan promosi cagar budaya,” jelas Marfendi.

Pemko Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya dalam pelestarian cagar budaya yang ada. Upaya yang dilakukan sejalan dengan visi misi Kota Bukittinggi, “mewujdukan masyarakat yang terdidik, berbudaya dan beradat berdasarkan iman dan taqwa. Di mana, pembangunan dari Kota Bukittinggi berlandaskan nilai nilai yang terkandung dalam agama Islam dan budaya.

“Dengan kata lain, pembangunan di Bukittinggi didasarkan pada falsafah hidup Minangkabau, Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah,” ujarnya.

Pada prinsipnya, lanjut Wawako, cagar budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.

“Sehingga sesuai aturannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk penetapan cagar budaya, pengelolaan cagar budaya dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah dalam satu provinsi,” jelasnya.

Selanjutnya, masing masing fraksi, langsung memberikan pemandangan umum terhadap Ra­perda tentang Cagar Budaya. Pemandangan umum dilaksanakan di Gedung DPRD Bukittinggi, Senin (6/12).

Fraksi Nasdem-PKB melalui Zulhamdi Nova Candra menyampaikan, banyak agar budaya di Bukittinggi yang menjadi legenda, namun belum banyak dikenali warga. Selain itu, fraksi Nasdem-PKB juga meminta penjelasan berkaitan keharusan penetapan benda cagar budaya yang menjadi hak milik masyarakat secara privat.

Fraksi PKS, melalui Arnis Malin Palimo menyampaikan, pertanyaan terkait landasan filosofis dan sosiologis penyusunan dan perumusan ranperda ini. Nantinya, untuk pengelolaan cagar budaya ini. Apakah akan dikelola UPTD khusus atau SKPD teknis terkait. Selain itu, fraksi PKS juga meminta penjelasan terkait terminologi masyarakat hukum adat, sesuai yang dimaksud dalam ranperda itu.

Fraksi Gerindra melalui Shabirin Rahmat, menyampaikan, cagar budaya hendaknya dikelola dengan melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini patut disosialisasikan mulai dari tingkat pelajar, aset mana saja yang menjadi cagar budaya, agar muncul kesadaran cinta cagar budaya sejak dini.

Karya Pembangunan, Edison Katik Basa menyampaikan, semua peninggalan sejarah atau arkeolog sangat bermanfaat untuk dilestarikan dan menjadi peradaban bangsa. Namun, diharapkan upaya dalam melestarikan cagar budaya, jangan sampai menjadi penghambat pembangunan di Bukittinggi.

Pemandangan Fraksi PAN dibacakan Nofrizal Usra menyampaikan, sebaiknya hantaran Ranperda ini disertai dengan naskah akademi. Selain itu butuh pendataan, pencataan dan pendokumentasian cagar budaya di Bukittinggi.

Sementara itu, Fraksi Demokrat Alizarman menanyakan, kewenangan dan kewajiban apa saja yang dapat dikelola Pemko Bukittinggi terhadap cagar budaya. Kemudian, strategi apa saja yang akan dilakukan pemko untuk mengembangkan cagar budaya.

Wakil Wali Kota Bukittinggi Marfendi menjawab, pemandangan umum fraksi di DPRD terkait ranperda cagar budaya itu. Jawaban itu disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bukittinggi, Selasa (6/12). Menjawab pemandangan fraksi Nasdem-PKB, Wawako menyampaikan, akan dilakukan pengkajian terhadap objek cagar budaya. Kemudian, untuk cagar budaya privat dapat dialihfungsikan pemilik, selama tidak merubah bentuk cagar budaya yang dimaksud.

Terkait pemandangan umum fraksi PKS, Wawako menyampaikan, landasan filosofi cagar budaya, merupakan salah satu bukti peninggalan masa lalu yang masih bertahan. Landasan sosiologi melalui sejarah panjang, perjuangan kemerdekaan RI banyak benda dan bangunan peninggalan sejarah serta lokasi peristiwa yang dapat dikategorikan cagar budaya. Kemudian cagar budaya akan dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Dalam menanggapi pemandangan umum fraksi Gerindra, Wawako menjelaskan, sosialisasi cagar budaya mulai dari tingkat pelajar akan dilakukan dengan berbagai kegiatan. Ini dilaksanakan dalam bentuk seminar, lomba, kunjungan museum. “Ini akan kita tingkatkan kedepannya,” ujar Marfendi.

Terkait pemandangan umum fraksi Karya Pembangunan, Wawako menyatakan sepakat, bahwa menjaga dan melestarikan cagar budaya sangat penting dan utama. Karena, cagar budaya merupakan peninggalan leluhur untuk warisan bangsa.

Terkait pemandangan fraksi PAN, Wawako menjelaskan, Naskah Akademik terkait ranperda ini, dikerjasamakan dengan Kanwil Hukum dan HAM. Untuk pendataan cagar budaya, sudah ada pada Disdikbud.

Terakhir, untuk pemandangan umum fraksi Demokrat, Wawako menyampaikan, pengelolaan cagar budaya yang dapat dilakukan, terkait penetapan cagar budaya. Dan, pengelolaan cagar budaya dan penerbitan izin membawa cagar bu­daya ke luar daerah. Untuk me­ngembangkan cagar budaya, dapat dilakukan dengan menyusun regulasi yang mengatur cagar budaya di daerah, sesuai kewenangannya.

“Kami mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi di DPRD Bukit­tinggi. Hal ini tentunya menjadi masu­kan yang membangun untuk maksi­malnya pembahasan ranperda cagar budaya di Kota Bukittinggi,” ucap Marfendi. (pry)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top