Menu

Pemko Buat Edaran, Pejabat Dilarang Terima Parsel

  Dibaca : 115 kali
Pemko Buat Edaran, Pejabat Dilarang Terima Parsel
Ilustrasi

AIAPACAH, METRO – Pemko Padang telah membuat edaran agar pejabat di lingkungan Pemko Padang tidak dibenarkan menerima parsel atau sejenisnya yang bersifat gratifikasi. Hal ini dikatakan sesuai dengan anjuran KPK RI.

”Edarannya sudah ada. Semua kepala OPD sudah tahu,” sebut Kepala BKPSDM Pemko Padang, Habibul Fuadi, Rabu (22/5).

Menurutnya, tak hanya dikalangan pejabat, aturan itu juga berlaku untuk semua pegawai Pemko. Hal ini untuk mengatasi kemungkinan tindak pidana korupsi atau gratifikasi di kalangan aparatur pemerintahan.

Seperti yang diketahui, saat ini telah ada aturan gratifikasi seperti dimuat dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam undang-undang tersebut disebut bahwa penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya adalah dilarang, dan memiliki risiko sanksi pidana.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, KPK RI sebelumnya sudah menyampaikan imbauannya dan menyiarkannya ke lembaga-lembaga negara, kepala daerah, BUMD dan kalangan pengusaha. Imbauan itu dilakukan melalui surat resmi yang ditembuskan kepada Presiden RI Joko Widodo, Ketua DPR Bambang Soesatyo, dan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara. (tin)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional