Menu

Pemkab Ingin Nilai SAKIP Meningkat

  Dibaca : 120 kali
Pemkab Ingin Nilai SAKIP Meningkat
GIAT SAKIP— Sekda Padangpariaman Jonpriadi bersama peserta kegiatan zoom meeting evaluasi reformasi birokrasi dan SAKIP tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

PDGPARIAMAN, METRO
Sekda Padangpariaman Jonpriadi menyatakan pada saat zoom meeting evaluasi reformasi birokrasi dan SAKIP tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kemarin berharap nilai SAKIP Padangpariaman BB dan OPD beroleh Zona Integritas (ZI).

“Kami tentu berharap nilai SAKIP Padangpariaman meningkat dari B pada tahun sebelumnya dan BB pada tahun ini. Untuk mencapainya kami sudah melaksanakan pembenahan di beberapa aspek seperti perbaikan cascading dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan dan penyusunan perjanjian kinerja hingga level individu dan selaras dengan kinerja organisasi,” kata Sekda, kemarin.

Seperti diketahui bersama, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik (SAKIP) Padangpariaman tahun 2019 lalu adalah 67,01 kurang hanya 0,3 point lagi untuk memperoleh BB (7.0) sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sementara itu, sebagai bahagian dari perbaikan reformasi birokrasi Padangpariaman sudah mengusulkan 4 OPD untuk penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). 4 Organisasi Perangkat Daerah tersebut adalah Disdukcapil, DPMPTP, Inspektorat dan RSUD.

“Kami mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan di Padangpariaman, termasuk Capil. kalau melihat berbagai inovasi serta melihat prosedur dan sistem yang sudah berjalan di Disdukcapil, kami berharap DisdukCapil akan beroleh ZI, namun akan kita buktikan lebih lanjut pada saat evaluasi,” jelas salah satu evaluator Kementerian, Najamuddin Mointang.

Lebih lanjut evaluator juga memberikan contoh sebuah Rumah Sakit di suatu daerah di Indonesia yang memiliki pelayanan publik sangat bagus tapi ternyata belum dapat mencapai ZI karena terganjal pada nilai survey yang tidak memenuhi dikarenakan ekspetasi masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan publik di wilayah tersebut.

Acara ini, selain diikuti Sekda dan jajaran di kantor Bupati Parit Malintang, juga diikuti oleh OPD lain yang dievaluasi seperti Inspektorat, BKPSDM dan Disdukcapil yang bertempat di instansi masing-masing memaparkan tentang pelaksanaan berbagai aspek Reformasi Birokrasi diinstansinya masing-masing. (efa)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional