Close

Pemkab Agam Sosialisasikan Peraturan Perundangan Hubungan Industrial

SOSIALISASI— Pemkab Agam menggelar sosialisasi peraturan perundangan hubungan industrial ketenagakerjaan.

AGAM,METRO–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) meng­gelar sosialisasi peraturan perundangan tentang hu­bu­ngan industrial ketenagakerjaan, Kamis (23/9).

Kepala DPMPTSP-Naker Agam, Retmiwati melalui Kabid Hubungan Industrial, Basrizal mengatakan, sosialisasi yang diikuti puluhan pengusaha dan pekerja itu merupakan upaya menciptakan suasana kerja yang harmonis antara keduanya.

“Hubungan industrial yang baik sangat dibutuhkan, karena melalui hu­bung­an industrial akan diatur syarat kerja yang terdiri dari hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, agar mencapai kondisi yang aman dan dinamis,” ujar Basrizal.

Menurutnya, untuk men­capai tujuan hubung­an industrial, diperlukan sarana hubungan industrial yang tertuang pada Pa­sal 103 Undang-Undang Ketenagakerjaan antara lain serikat pekerja/buruh, LKS Bipartit, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. “Untuk itu, sosialisasi yang diadakan ini menjadi penting untuk dilakukan,” ucap Basrizal.

Sementara, Bupati A­gam Dr H Andri Warman MM melalui Asisten II Setdakab Agam, Yosefriawan saat membuka sosialisasi mengatakan, dalam menjalankan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran perundangan ketenagakerjaan.

Pekerja/buruh dan se­rikat perkerja/buruh mempunyai fungsi menjaga ketertiban demi kelangsung­an produksi, menyalurkan aspirasi secara demokra­tis, mengembangkan kete­rampilan dan keahlian serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

“Pengusaha dan orga­nisasi pengusaha mempu­nyai fungsi kemitraan, me­ngembangkan usaha, mem­perluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokra­tis dan berkeadilan,” ujar Yosefriawan.

Adapun tujuan hubung­an industrial itu sendiri ulasnya, yakni menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas untuk pengemba­ngan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarga­nya.

“Kemudian menciptakan iklim yang mendorong kemajuan usaha dan peningkatan investasi dalam rangka pertumbuhan eko­nomi nasional yang mampu memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran,” jelas Yo­sef­riawan.

Melalui sosialisasi yang digelar, pihaknya berharap tercipta keberhasilan da­lam hubungan industrial. Keberhasilan itu ditandai dengan terbangunnya komunikasi efektif, mening­katkanya saling pengertian, tumbuhnya rasa tanggungjawab dan lahirnya kesepakatan bipartit dalam mencegah dan menyelesaikan perselisihan hu­bung­an industrial.

“Saya juga berharap melalui sosialisasi ini para peserta dapat memahami betapa pentingnya peraturan perundangan terkait hubungan industrial ke­tenagakerjaan di perusahaan,” ujar Yosefriawan. (pry)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top