Menu

Pemkab Agam Ikuti Launching Pengelolaan Bersama MCP

  Dibaca : 97 kali
Pemkab Agam Ikuti Launching Pengelolaan Bersama MCP
Pemkab Agam mengikuti live streaming launching sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Center for Preventif (MCP) pemberantasan korupsi, Selasa (31/8).

AGAM, METRO–Pemkab Agam mengikuti live strea­ming launching sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Center for Pre­ventif (MCP) pemberantasan korupsi, Selasa (31/8).  MCP merupakan per­wujudan pemberantas korupsi tiga lembaga, seperti Komisi Pembe­ran­tasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Ba­dan Pengawasan Keuangan dan Pem­bangunan (BPKP).

Bupati Agam Andri Warman di­dam­pingi Inspektur, Darfines mende­ngarkan penjelasan dari tiga petinggi lembaga negara tersebut. Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, seti­daknya terdapat empat poin dasar tujuan nasional.Antara lain, melin­dungi se­genap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kese­jahteraan umum, mencerdaskan ke­hidupan dan ikut melaksanakan ke­tertiban dunia.

Menurutnya, tujuan nasional ter­sebut tidak dapat terwujud jika praktek tindak korupsi tetap saja terjadi. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan dalam hal pemberantasan korupsi. “Hari ini adalah salah satu cara kita memberantas korupsi dengan metode pencegahan di daerah, dengan launching pengelolaan bersama MCP,” ujar Firli.

Kepala BPKP M Yusuf Ateh me­ngatakan, MCP merupakan perwu­judan kolaborasi antar lembaga dalam mendukung pemberantasan korupsi. Terdapat 8 area intervensi MCP, antara lain, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa. Ke­mudian, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, ma­najemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

”Untuk itu, kita menyambut penge­lolaan bersama MCP, harapan kita semua bisa merumuskan indikator yang selaras. Kita tentu sepakat pencegahan harus menjadi prioritas,”  ujar Yusuf.

Mendagri, M Tito Karnavian men­jelaskan, pengelolaan bersama MCP bertujuan untuk mendorong peme­rintah daerah dapat melakukan trans­formasi nilai dan praktek peme­rintahan daerah. Sehingga tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik.  “Un­tuk itu, kami men­dorong rekan-rekan kepala daerah dan inspektur untuk terkoneksi de­ngan sistem ini, karena masih ada beberapa daerah yang belum ter­koneksi dengan sistem ini,” ujar Tito. (pry)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional