Close

Pemerintah Setuju Koperasi Diawasi OJK

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

JAKARTA, METRO–Pemerintah menyetujui koperasi diawasi oleh Oto­ritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sesuai dengan usulan DPR dalam draf Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Pernyataan ini disampaikan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki yang ditemui JawaPos.com di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (22/11). Namun ia memastikan, pengawasan usaha simpan pinjam koperasi bisa memiliki kompartemen khusus di dalam RUU PPSK. Sehingga, secara pengawasan dilakukan berbeda dengan perbankan pada umumnya.

Teten menyebut, hingga saat ini pihaknya sedang mencoba melakukan pem­bahasan dengan Komisi XI agar ada kompartemen khu­sus untuk koperasi di dalam RUU PPSK.

 “Karena koperasi simpan pinjam ini kalau pakai standar penga­wa­san­­nya perbankan, disamakan. Ini nanti kurang cocok dengan koperasi yang selama ini menjadi alternatif pembiaya­an untuk ma­sya­rakat kecil. Pengawasannya akan dilakukan secara khu­sus, tidak disamakan dengan perbankan,” kata Te­ten.

Ia menjelaskan, RUU PPSK saat ini didesain dengan spi­rit agar seluruh sektor keuangan bisa diawasi OJK. Terlebih, dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan Kemenkop UKM tidak memiliki fungsi pengawasan ke­uangan.

Sebab, ujar Teten, koperasi bisa mengawasi dirinya sendiri oleh anggota, rapat anggota, atau badan pengawas yang berasal dari pengurus koperasi. Lebih lanjut ia membeberkan, pengawasan koperasi di bawah OJK dinilainya sangat penting karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan pinjaman dari koperasi lantaran belum bisa mengakses bank.

Ditambah ada 30 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum bisa mengakses pembiayaan formal karena kendala kolateral. Ia mengatakan di situ lah kehadiran koperasi sangat diperlukan karena diharapkan mampu memberikan kemudahan pembiayaan kepada masyarakat.

“Kehadiran koperasi masih dibutuhkan. Tetapi pemerintah harus melindungi masyarakat dari kegiatan usaha keuangan, di sisi lain, memang kita terus harus meningkatkan kesehatan koperasi, supaya ada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel. Kalau ada koperasi bermasalah bisa diselesaikan seperti perbankan,” tandasnya. (jpg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top