Close

Pemerintah Revisi Aturan yang Boleh Konsumsi Solar dan Pertalite

Petugas mengisi bahan bakar di SPBU Kuningan, Jakarta, Minggu (10/7/2022). PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga tiga jenis produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Harga BBM yang naik yaitu Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Pertamax Turbo (RON 98) naik dari semula Rp 14.500 per liter menjadi Rp 16.200 per liter, Dexlite naik dari semula Rp 12.950 per liter menjadi Rp 15.000 per liter, dan Pertamina Dex naik dari Rp 13.700 per liter menjadi Rp 16.500 untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS

JAKARTA, METRO–Pemerintah Indonesia saat ini tengah merevisi aturan pembatasan penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 agar penyaluran Pertalite dan Solar agar bisa lebih tepat sasaran.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan revisi itu akan memuat aturan teknis terbaru mengenai ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Pe­nu­gasan (JBKP) Pertalite.

“Pada beleid saat ini, Pertalite belum ada atu­ran­nya, sehingga dengan revisi Peraturan Presiden itu penyalurannya akan lebih tepat sasaran,” kata Erika Selasa (12/7).

Saat ini aturan untuk Solar subsidi berdasarkan volume untuk transportasi darat, kendaraan pribadi plat hitam 60 liter per hari. Angkutan umum orang atau barang roda empat sebanyak 80 liter per hari. Ke­mudian, angkutan umum roda enam sebanyak 200 liter per hari.

Sedangkan yang dikecualikan untuk kendaraan pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam. Setelah revisi aturan tersebut selesai, BPH Migas akan menerbitkan regulasi pengendalian pembelian BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite yang akan mengatur secara teknis di lapangan.

Erika menegaskan bahwa masyarakat ekonomi kelas atas yang menggunakan mobil mewah ti­dak akan menerima BBM bersubsidi. “Mobil mewah milik orang mampu pasti tidak layak mendapatkan subsidi,” ujarnya.

Selain merevisi aturan, BPH Migas juga mening­katkan pengawasan atas penyaluran BBM subsidi dengan memperkuat peran pemerintah daerah dan penegak hukum. Selain itu, melakukan sosialisasi dengan penyalur yang belum memahami ketentuan, dan menekankan sanksi yang tegas, termasuk mendorong penggunaan teknologi dalam pengawasan.

“Kita memang memerlukan teknologi informasi untuk mengatur BBM subsidi agar lebih tepat sasaran dan mencegah penye­lewengan distribusi di la­pangan, sehingga perlu me­nggunakan pencatatan elek­tronik yang dapat me­ng­identifikasi penggu­naan dan penyalurannya di titik serah penyalur (ujung nozzle) oleh badan usaha,” pungkas Erika. (jpc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top