Menu

Pemerintah Perpanjang Pengetatan Mobilitas, 8 Zona Merah Covid-19 Ada di Sumatera

  Dibaca : 48 kali
Pemerintah Perpanjang Pengetatan Mobilitas, 8 Zona Merah Covid-19 Ada di Sumatera
Wiku Adisasmito

JAKARTA, METRO–Pemerintah kembali memperpanjang penge­tatan mobilitas bagi pelaku perjalanan. Hal itu untuk mencegah penularan Co­vid-19 akibat mobilitas ma­s­yarakat yang masih ter­jadi pascalibur Lebaran. Pengetatan diperpanjang menjadi 24-31 Mei 2021.

Sebelumnya, pengatu­ran mobilitas masyarakat selama bulan suci Rama­dan dan setelah Lebaran sudah dilakukan selama tiga periode pada tahun ini. Tepatnya usai Lebaran pada (22 April-5 Mei), pe­nia­daan mudik (6-17 Mei 202), dan pascamudik (18-24 Mei 2021).

Juru Bicara Satgas Pe­nanga­nan Covid-19 Wi­ku Adisasmito menjelas­kan, periode kali ini ditetap­kan perpanjangan Aden­dum Surat Edaran Kepala Sat­gas COVID-19 No. 13 Ta­hun 2021.  Pada per­pan­jangan ini juga dila­kukan pembaharuan ter­hadap kebijakan pelaku perja­lanan yang dibagi sesuai regional pulaunya, teru­tama di Pulau Su­ma­tera.

“Perlu ditekankan, ada­nya pembedaan regional, khususnya di Pulau Suma­tera. Karena kondisi kasus di Pulau Sumatera yang menunjukkan tren cen­de­rung kurang baik,” kata Wiku di Graha BNPB, Sela­sa (25/5).

Khusus bagi pelaku perjalanan di Sumatera, perjalanan dalam pulau atau antardaerah dila­ku­kan pemeriksaan wajib ha­sil tes negatif RT-PCR atau rapid test antigen dengan masa berlaku 1×24 jam, atau juga menggunakan tes GeNose on site.

 Bagi pelaku perjalanan yang akan keluar Pulau Sumatera, akan dilakukan testing acak rapid test antigen di Pelabuhan Bakau­heni, Lampung. Dari data Kementerian Kesehatan per 23 Mei 2021, menun­juk­kan tiga dari empat pro­vinsi memiliki tingkat kete­risian tempat tidur rumah sakit rujukan Covid-19 hampir menyentuh am­bang batas atau di kisaran 50,01-69,9 persen.

Ketiga provinsi dimak­sud ialah Sumatera Utara, Su­matera Barat, dan Riau. Bahkan berdasarkan peta zonasi risiko pada 23 Mei 2021, delapan dari sepuluh kabupaten atau kota zona merah berada di pulau Sumatera. Yaitu di provinsi Sumatera Utara, Riau, Su­ma­tera Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan. Dari data Kementerian Perhu­bungan, sebanyak 68 per­sen penyeberang yang ke Pulau Sumatera belum kembali ke daerah asal keberangkatan.

Sehingga dengan ber­kaca pada data kasus ter­kini, terdapat potensi anca­man importasi kasus ke Pulau Jawa sebagai tujuan terbesar arus balik. “Untuk itu, kepada satgas di da­erah dan personel di la­pangan diharapkan mene­gak­kan peraturan dengan baik dan kedisiplinan tinggi. Agar tren kasus yang me­nu­n­jukkan sedikit kenaikan per­lu ditekan secara mak­simal. Salah satunya de­ngan mengendalikan mobi­litas pelaku perja­lanan. Dan masyarakat juga patut mentaati pera­turan ini, serta melakukan karantina mandiri 5×24 setibanya di tempat tu­juan,” kata Wiku.

Selain itu, pada perpan­jangan kali ini pemerintah kembali memberlakukan Surat Edaran Satgas Co­vid-19 No. 12 Tahun 2021 ter­kait pelaku perjalanan da­lam negeri dengan tujuan di luar Pulau Sumatera, yaitu untuk tujuan Pulau Bali, pada moda transpor­tasi udara wajib membawa hasil tes negatif PCR dengan masa berlaku 2×24 jam, hasil tes negatif rapid antigen 1×24 jam, GeNose on site.

Sementara pada moda transportasi laut dan darat berlaku hasil tes negatif RT-PCR atau antigen dengan masa berlaku 2×24 jam, GeNose on site. Khusus tujuan Pulau Jawa dan luar Pulai Jawa, pada moda transportasi udara, laut dan darat berlaku hasil tes negatif PCR berlaku 3×24 jam, antigen 2×24 jam, dan GeNose on site.

Untuk penyeberangan laut dan kereta api antar kota berlaku hasil PCR 3×24 jam dan GeNose on site. Serta perjalanan rutin dalam wilayah aglomerasi berlaku hasil negatif PCR 3×24 jam, antigen 2×24 jam, GeNose on site yang diperiksa secara acak di titik-titik penyekatan. (tan/jpnn)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional