Menu

Pemerintah bakal Subsidi Upah Pendidik Non-PNS

  Dibaca : 104 kali
Pemerintah bakal Subsidi Upah Pendidik Non-PNS
SEKOLAH TATAP MUKA— Sejumlah siswa di Kota Bukittinggi sudah mulai melakukan sekolah tatap muka dengan penerapan prokes.

BUKITTINGGI, METRO
Kamis (19/11), sekolah dengan sistem pembelajaran tatap muka di Kota Bukittinggi kembali dilaksanakan. Hal itu tentu jadi sesuatu yang baik bagi pelajar dan orang tua murid. Sementara itu, kabar baik pun juga datang untuk tenaga pendidik non PNS. Dimana, pemerintah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan subsidi upah bagi 2 juta tenaga pendidik non-PNS pada tahun ini. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap hingga akhir November 2020, dengan total anggaran lebih dari Rp 3,6 triliun.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim mengtakan, bantuan subsidi upah itu untuk membantu para ujung tombak pendidikan yang telah berjasa membantu pendidikan penerus bangsa. Bantuan itu diharapkan dapat melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para tenaga pendidik mulai dosen, guru, kepala sekolah, tenaga pengelola laboratorium, hingga tenaga administrasi non-PNS.

“Nantinya, subsidi upah ini akan disalurkan kepada 162.000 dosen Perguruan Tinggi Negeri dan swasta, 1,6 juta guru dan pendidik negeri dan swasta dan 237.000 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium serta tenaga administrasi,” ujar Nadiem.

Dikatakan, calon penerima subsidi upah ini harus memenuhi sejumlah syarat antara lain warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, berstatus non-PNS, tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima Kartu Prakerja sampai 1 Oktober 2020.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan pandemi covid-19 merupakan bencana luar biasa dan berdampak terhadap perekonomian dan juga pendidikan.

“Khusus pendidikan, pembelajaran tiba-tiba harus dilakukan secara daring. Oleh sebab itu, kita keluarkan langkah-langkah membantu. Kemudian kita lihat guru-guru non-PNS. Mereka banyak yang pendapatannya di bawah Rp 5 juta. Maka, pemerintah keluarkan BSU (Bantuan Subsidi Upah) bagi mereka,” ujarnya .

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, Melfi Abra mengatakan, bantuan subsidi upah bagi tenaga pendidikan non-PNS dari kementerian tentunya menjadi kabar gembira bagi tenaga pendidik tersebut.

“Untuk di Kota Bukittinggi, dari data yang ada di dinas pendidikan dan kebudayaan setempat, setidaknya ada 300 tenaga pendidikan non-PNS baik di tingkat PAUD hingga SMP. Jika terealisasi nanti, tentu akan sangat membantu mereka dalam hal keuangan. Karena jika dibandingkan dengan jasanya tidak akan sebanding dengan yang diterima,” kata Melfi,

Ia menambahkan di Bukittinggi rata-rata gaji yang diterima tenaga pendidikan non-PNS sebesar Rp 2,4 juta/bulan. Jumlah itu jauh diatas rata-rata gaji yang diterima tenaga pendidikan PNS. “Informasi yang diterima dari salah satu tenaga pendidikan non-PNS mereka merasa senang dan berterima kasih karena ada kepedulian dari pemerintah terhadap nasib mereka,” jelas Melfi. (pry)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional