Menu

Pembangunan Tol Ruas Padang-Pekanbaru, Pembebasan Lahan Belum Tuntas

  Dibaca : 413 kali
Pembangunan Tol Ruas Padang-Pekanbaru, Pembebasan Lahan Belum Tuntas

PADANG, METRO–Wakil Bupati Padang­pa­riaman, Rahmang akan me­ngumpulkan 12 wali na­gari untuk membahas me­nyelesaikan masalah pem­beba­san lahan pem­bangu­nan jalan tol Padang-Pe­kan­baru, pada seksi 1 P­adang-Sicincin. “Selain wa­li nagari, semua yang terkait urusan dan kepentingan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol, kita akan panggil semuanya Kamis depan, untuk ber­musya­warah. Baik camat, wali nagari, kerapatan adat dan wali Korong,” tegas Rahmang, saat rapat koor­dinasi pembahasan pem­bebasan lahan jalan tol seksi Padang-Sicincin, Sela­sa (8/6) di Istana Gubernur.

Rahmang menam­bah­kan, pada musyawarah nan­ti akan buat sebuah format untuk mengurai sega­la hambatan dan alasan dari lambannya masya­ra­kat untuk membebaskan lahannya untuk pem­ba­ngu­nan jalan tol.

Diakui Rahmang, di­rinya mengikuti rapat ini, sebelumnya sudah mela­por kepada Bupati Pa­dang­pariaman, Suhatri Bur. Se­belum berangkat ikut ra­pat, bupati menyampaikan kepada dirinya, bahwa pem­bebasan lahan sudah se­le­sai 100 persen.  Na­mun, dari penjelasan Wali Nagari Lubuk Alung, Hil­man terkait proses pembe­basan lahan, ternyata ma­sih ditemukan berbagai masalah pembebasan la­han yang berdampak be­lum tuntas. Karena inilah dirinya me­man­dang perlu bertemu dengan 12 wali nagari dan seluruh pihak yang ber­urusan dengan pembe­ba­san lahan ter­sebut.

Sementara, Wali Na­gari Lubuk Alung, Hilman meng­ungkapkan, me­nyang­­­kut pe­mebasan ta­nah adat, yang mem­pu­nyai otoritas adalah badan ni­nik mamak, mamak kaum, mamak adat hingga ke­ra­­patan adat. Di Nagari Lubuk Alung, ada lima na­gari tetapi hanya memiliki satu kerapatan adat.

Saat ini diakuinya me­mang masih ada kendala lahan tanah ulayat yang belum tuntas. Kondisi ini terjadi karena adanya ma­salah internal ninik mamak dalam proses pembagian tanah ulayat tersebut. “Pi­hak nagari belum bisa ma­suk terkait proses pemba­gian pusako tinggi.  Karena ini urusan internal mereka ninik mamak yang memiliki hak terhadap tanah ulayat tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, kondisi saat ini dengan banyaknya ma­suk­nya sanggahan, guga­tan dan sebagainya terkait pembebasan dan anti rugi lahan, maka kalau sudah masuk angka nominal ganti rugi, masyarakat yang se­lama ini tidak mau tahu ter­hadap tanahnya, sekarang justru peduli dan mema­sukan juga gugatan­nya.­”Kita menghargai itu meru­pakan hak mas­yara­kat,” terangnya.  Hil­man juga berharap dukungan dari Pemprov Sumbar mau­pun Pemkab Pa­dang­pariaman, agar member­ikan du­ku­ngan berupa su­rat se­cara resmi kepada di­rinya yang memerintahkan untuk me­nye­lesaikan pembebasan lahan mas­yarakat.

Sehingga dengan pedo­man surat tersebut dirinya bisa mengundang pihak yang berselisih secara internal terkait pembagian tanah ulayat pusako tinggi itu. “Kalau kami saja yang memanggil, masyarakat mudah mengatakan ini bukan masalah wali na­gari,” terangnya. Hal se­nada juga diungkapkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumbar, Syaiful. Menurut­nya, perlu pembicaraan khusus Pemkab Padang­pa­riaman dengan pihak 12 nagari terkait persoalan lahan ini.

Menurutnya, pem­be­basan lahan tanah ulayat sulit di nagari-nagari  ter­sebut, karena adanya ma­salah internal antara ninik mamaknya. Satu pemilik tanah ulayat bukan dimiliki satu orang, tetapi komunal dan ada ranjinya. Karena itu, perlu difasilitasi oleh bupati dan wakil bupati.  Syaiful juga meng­ungkap­kan, jika proses penye­le­saian pembebasan lahan diproses secara hukum, silahkan saja gugat ke pe­nga­dilan. Permasalahan yang ada selama ini, pe­nye­lesaiannya masih dilak­sanakan dengan musya­wa­rah dan di luar proses hu­kum.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejak­saan Tinggi (Kejati) Sum­bar, Khaidir mengatakan, terhambatnya pembe­ba­san lahan di Kabupaten padang­pariaman disebab­kan lambatnya masyara­kat menyerahkan doku­men lahan.

Penyebab lambatnya penyerahan dokumen, ta­nah­nya komunal karena pe­mi­liknya banyak dan su­sah menghubungi. Bah­kan ada uang yang sudah diti­tip ke bank yang belum di­ambil karena ada masalah internal dari dalam me­reka.  “Perhatian pemeri­n­tah daerah dibutuhkan da­lam menyelesaikan ma­sa­lah ini. Sinergitas se­luruh stakeholder dibu­tuh­kan dalam menyelesaikan ma­­sa­lah untuk menyuk­ses­kan proyek strategis na­sional ini. Termasuk juga ada permasalahan hutang di bank. Menu­rut­nya harus selesaikan de­ngan system konsinyasi,” harapnya.

Pembangunan Konstruksi Baru 40,58 Persen

Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru ruas Padang-Sicincin di wilayah Kabupaten Padang­paria­man baru menyelesaikan konstruksi sebesar 40,58 persen. Project Director Jalan Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya Infras­truktur, Marthen Robert Singal mengatakan, proses pembebasan lahan di ruas tol Padang-Sicincin pro­gres­nya mencapai 33,72 persen. “Begitu update posisi pelaksanaan pem­bangu­nan jalan tol ruas Padang-Sicincin sampai saat ini, lahan ini ditarget beroperasi tahun 2022,” katanya.

Sementara itu, untuk kendala terjadi deviasi pro­gres pelaksanaan kons­truk­si sebesar 29,782 per­sen. Hal ini disebabkan karena lahan yang sudah bebas sepanjang 12,48 km tidak bisa dikerjakan se­mua­nya secara keseluru­han. “Lahan tidak bisa se­mua­nya dimasuki sebab masih ada spot yang be­lum bebas. Tindakan lan­jutnya, kita berkoordinasi dengan BPM dan PPK serta pemerintah daerah untuk percepatan pembebasan lahan. Dengan pembe­basan secara terus-mene­rus sehingga pembangu­nan dapat dilakukan de­ngan maksimal,” harap­nya.

Kendala lainnya, ada lahan sepanjang 2,2 kilometer yang sudah bisa dikerjakan atas izin pemilik lahan. Namun lokasi yang diizinkan pemilik itu me­miliki batas waktu dengan pemilik lahan. Saat ini su­dah memasuki batas waktu yang disepakati itu.­“Se­hing­ga pekerjaan yang ada saat ini terkendala akibat batas waktu yang dise­pakati telah habis masa­nya,” sebutnya.

Menyelesaikan per­soa­lan tersebut, pihaknya su­dah mengajukan kepada PPK Pengadaan Tanah dan Tim Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah, agar pembebasan terfokus pada lokasi prioritas penger­jaan. Yaitu, di titik STA 4+725,  STA 13+125, dan STA 22+400-STA 24+435.

Saat ini juga masih pro­ses pembuatan surat Dir­jen Bina Marga kepada Gu­bernur Sumbar, sehingga pihaknya berkoordinasi de­ngan Kementerian PUPR agar surat tersebut tereliasasi. “Kita juga ber­koordinasi dengan Guber­nur Sumbar untuk pem­bentukan tim persiapan pengadaan tanah untuk persiapan Penlok 4,” kata­nya.(fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional