Menu

Pembangunan Jalan Lingkar Proyek Prioritas Utama

  Dibaca : 373 kali
Pembangunan Jalan Lingkar Proyek Prioritas Utama
Wali Kota Solok, Zul Elfian

SOLOK, METRO
Wali Kota Solok Zul Elfian menyampaikan penyelesaian pembangunan jalan lingkar utara sebagai proyek utama Kota Solok periode 2021-2024. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat di BPP Kemendagri.

“Kami (Pemko Solok) mengusulkan pembiayaan untuk percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) yang telah dimulai sejak tahun 2005 yang lalu,” ujar Zul Elfian, kemarin.

Dalam rapat yang dipimpin langsung Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan via virtual, Zul Elfian menjelaskan bahwa pembangunan Jalan Lingkar Utara yang belum selesai direncanakan saat ini dengan panjang 8,2 kilometer.

Menurutnya, JLU ini bertujuan untuk mengalihkan jalur dan mempercepat mobilitas tonase kendaraan berat yang saat ini melalui Kota Solok. Diharapkan dari pembangunan Jalan Lingkar Utara ini dapat memicu munculnya kawasan pertumbuhan pembangunan di bagian utara Kota Solok, agar tidak terpusat di bagian selatan saja.

Selain itu keberadaan Jalan Lingkar Utara kedepannya memiliki peran penting bagi arah pembangunan Kota Solok kedepannya karena dapat mengakomodir kebutuhan Kota Solok terlebih sudah ada perkantoran pemerintah, GOR, TPA Regional, rusunawa, dan akses ke beberapa destinasi wisata yang ada di Kota Solok.

“Sebelumnya Pemerintah Kota Solok melalui Balitbang telah menghimpun usulan pembangunan infrastruktur yang didanai oleh APBN yang difasilitasi oleh Balitbang Sumbar,” ujar Zul Elfian.

Sementara itu, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) Agus Fatoni mengatakan, terkait, usulan pembangunan yang diusulkan, pihaknya akan segera membahas lebih lanjut tentang pembangunan JLU tersebut.

Kemudian, Ia juga meminta kota Solok harus tetap konsisten dalam membuat inovasi. Jika seluruh pejabat struktural maupun fungsional setiap tahunnya mampu menghasilkan satu inovasi setiap tahunnya, maka sudah dapat dipastikan jumlah inovasi tersebut akan mampu meningkatkan daya saing daerah, dan secara tidak langsung akan berdampak pada kinerja daerah.

Dijelaskannya, hal utama yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah agar setiap inovasi tersebut ada didokumentasikan dan dilaporkan karena BPP-Kemendagri menilai sebuah daerah itu inovatif berdasarkan evidence-based.

“Perlu dirumuskan mekanisme di daerah untuk menjaga kesinambungan semangat OPD untuk berinovasi, bila perlu jadikan inovasi sebagai indikator kinerja OPD dan perorangan,” kata Zul Elfian. (vko)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional