Close

Peluang Apoteker untuk Berkiprah di Pedesaan

Oleh: Riyan juliansyah, Indri Okfelmi dan Ifmaily (Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia Padang)

Dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan bahwa pekerjaan kefarmasian a­dalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Tenaga kefarmasian adalah tenaga principle melakukan pekerjaan kefarmasian, terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi  telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sum­pah jabatan apoteker. Te­naga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam men­jalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, ahli Ma­dya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apo­teker. Tenaga kefarmasian melakukan praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian, salah satu­nya Apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apo­teker untuk menjamin mu­tu pelayanan kefarmasian di apotek, maka harus dilakukan evaluasi mutu pe­layananan kefarmasian. Di era globalisasi saat ini, persaingan apotek yang berasal dari dalam negeri maupun pemilik sarana apotek Masyarakat Eko­nomi ASEAN (MEA) yang masuk ke Indonesia semakin tak terelakkan.

Selain itu, deregulasi ttentang pendirian apotek, tingginya permintaan konsumen terhadap obat dan banyaknya jumlah apoteker juga menjadi faktor pe­micu semakin banyaknya­ jumlah apotek. Secara ti­dak langsung, persaingan bisnis antar apotek semakin ketat demi memperoleh jumlah pelanggan semaksimal mungkin.

Bisnis apotek sebenar­nya merupakan bisnis yang dapat didirikan di wilayah manapun. Namun tetap saja harus memperhatikan strategis atau ti­daknya lokasi calon bisnis apotek didirikan. Hal ini karena, lokasi sangat menentukan keberhasilan bisnis apotek. Secara garis besar, wilayah di Indonesia dapat dibagi menjadi wilayah pedesaan dan per­kotaan. Kedua wilayah ini memiliki budaya dan ka­rak­ter yang berbeda. Namun seiring dengan per­kembangan teknologi dan sarana transportasi jenjang perbedaan diantara keduanya sudah dapat dikurangi.

Peluang bisnis apotek di desa yaitu masih minim­nya saingan bisnis apotek lain selain itu harga sewa lokasi apotek di desa juga relatif lebih murah dibandingkan dengan biaya sewa di perkotaan. Sehingga anggaran untuk mendirikan apotek di desa secara u­mum lebih sedikit.

Namun tentunya di balik peluang tersebut, terdapat beberapa tantangan dalam berbisnis apotek di desa.

Tujuannya untuk me­ngetahui seberapa besar peluang seorang apoteker untuk berkiprah di pe­de­saan.

Adapun manfaatnya a. Dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. b. Da­pat meningkatkan pe­nyem­buhan dan pemulihan, serta kesadaran dan kemauan dari setiap individu untuk menjaga kesehatan, memilih, dan men­dapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. c. Memperbesar peluang farmasis untuk bekerja di da­lam lingkungan masya­rakat desa. d. Membentuk karakter yang kreatif dan inovatif dam memberikan pelayanan kesehatan khu­susnya di daerah pede­saan.

Sasarannya adalah perilaku hidup sehat dan ing­kungan sehat.

Penggunaan obat secara rasional, biaya kesehatan yang dikelolah secara efisien, dan ketersediaan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

Manajemen pemba­ngu­nan kesehatan

Pharmaceutical Care (P.C) merupakan tanggung jawab farmakoterapi dari seorang farmasis untuk mencapai dampak tertentu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pelaksanaan ini dibutuhkan keterlibatan langsung farmasis kepada pasien dalam segi pelayanan kebutuhan pesien, mem­berikan informasi o­bat yang tepat, membantu menjaga efek dari obat tertentu, kontribusi farmasis dalam hal penggunaan obat yang tepat dan peresepan yang rasional dan ekonomis.

Adapun masalahnya, abeberapa tantangan da­lam berbisnis apotek di desa, diantaranya yaitu. 1. Jumlah resep dan volume penjualan yang cenderung rendah. 2. Margi keuntu­ngan Apotek yang minim. 3. Budaya masyarakat yang bervariasi. 4. Pengetahuan Masyarakat di Desa terhadap Apoteker Minim. 5. Biaya pengadaan barang lebih besar. 6. Pergantian pegawai secara cepat sulit dilakuka. 7. Kebutuhan o­perasional khusus 8. Hambatan untuk mengakses apotek.

Solusinya, apoteker ha­rus memperbaiki citra profesinya dikalangan ma­syarakat, sehingga dibutuhkan eksistensi apoteker sebagai sumber daya ma­nusia dalam hal peningkatan pengetahuan, kete­rampilan serta mampu be­rinteraksi dengan masya­rakat.Dengan adanya interaksi, masyarakat dapat mengetahui kualitas pela­yanan kefarmasian yang diberikan oleh apoteker serta mendapatkan manfaatnya.

Hal ini dapat dilakukan dengan caramemberikan promosi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat, dapat berupa pembagian pamflet atau brosur dan juga pemberian penyuluhan mengenai penyakit maupun informasi obat-obatan.

Serta membantu ma­sya­rakat untuk mengetahui obat yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang benar, membuat masyarakat tahu me­ngenai “kapan? mengapa? dan bagaimana?” penggunaan obat yang baik dengan atau tanpa resep dokter.Sehingga masya­rakat tau peran apoteker bukan hanya sebagai penjual obat di toko, tetapi juga dapat memberikan edukasi dan menjadi penasehat yang handal bagi masya­rakat dalam penggunaan obat-obatan.

Kesimpulannya, seo­rang farmasis mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masya­rakat. Di lain hal seorang farmasis juga dapat menciptakan peluang-peluang yang bagus dalam ma­syarakat khususnya di da­erah pedesaan serta farmasis juga dapat turut andil dalam perkemba­ngan kesehatan di indonesia khususnya di daerah pedesaan.

Sarannya, sebaiknya untuk seorang farmasi dapat melihat atau menggali lebih dalam lagi apa saja peluang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan di Indonesia khususnya di wilayah pe­desaan, dan seorang farmasis diharapkan dapat lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pengabdian di masyarakat luas. (*)

Referensi

Fajarini, H. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jurnal Ilmiah Farmasi, 7 (2): pp. 260-269.

Harimat Hendarwan, dkk. 2009. Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten/ Kota Berdasarkan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan. Badan Litbangkes Depkes RI, Jakarta.

https://belanja.­swiper­xapp.com/peluang-dan-tantangan-bisnis-apotek-di-pe­desaan/

https://www.­kompa­sian­a.com/kerendjelau1009/5a45­dadb16835f16e12b0c43/peran-farmasis-dalam-menyongson­g-indonesia-sehat-20­25?­page­=all

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top