Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan dan Desa Kemendagri, Sandra, mengatakan, kegiatan pelatihan ini di bagi menjadi enam angkatan, dengan masing-masing angkatan mendapat waktu pelatihan selama empat hari. “Jadi ini penutupan untuk angkatan terakhir yang sempat kosong beberapa waktu, karena hotel-hotel di Kota Padang semuanya penuh,” ungkapnya.
Dijelaskannya lagi, dalam kegiatan ini selain untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa, juga bertujuan agar perangkat-perangkat desa lebih “khatam” tugas-tugasnya. “Harapan kami antara pemerintah desa dengan kelembagaan-kelembagaan desa menjadi sinergitas. Hasil dari pelatihan ini dapat di implementasikan ketika kembali ke desa,” harapnya.
Dijelaskannya, dana pendapatan desa yang terbesar adalah dari dana desa yang bersumber dari APBN. Menurutnya, dana tersebut perlu pengawalan dan pembinaan agar perangkat desa tidak terseret kasus korupsi, karena ketidaktahuannya dalam mengelola dana desa.
“Harapan kami, untuk tahun depan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan desa. Tahun ini memang belum ada, hanya ada empat provinsi di Indonesia yang mendapatkan pelatihan tersebut yakni, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, serta Jawa Timur,” tutupnya.(cr2)
