Menu

Pelantikan Amasrul sebagai Kepala DPMD Sesuai Aturan, Hefdi: Rekomendasi KASN dan Izin Mendagri

  Dibaca : 73 kali
Pelantikan Amasrul sebagai Kepala DPMD Sesuai Aturan, Hefdi: Rekomendasi KASN dan Izin Mendagri
hefdi

SUDIRMAN, METRO–Pelantikan Sekretaris Kota Padang, Amasrul sebagai Kepala Dinas Pem­berdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak perlu menjadi sebuah polemik.

“Proses mutasi dan pelantikan Pe­jabat Tinggi Pratama yang dilakukan Gubernur Mahyeldi pada Senin (23/8) su­dah melalui persetujuan atau reko­men­dasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tang­gal 9 Agustus 2021 dengan Nomor B-2682/KASN08/2021,” jelas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Set­daprov Sumbar, Hefdi di ruang kerjanya, Kamis (26/8).

Selain dari KASN pelan­tikan itu juga sudah men­dapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 23 Agustus dengan Nomor 821/4533/SJ.

Sesuai PP 11 tahun 2017 Pengisian JPT Pratama dibawah koordinasi KASN, artinya dengan  telah ada izin dan rekomendasi dari KASN serta Kemendagri, maka pelantikan tersebut sudah memenuhi aturan.

“Jadi jelas tidak ada aturan yang dilanggar. Semua taat azas,” ujarnya.

Sebelum dilantik, Amas­rul telah memperoleh re­ko­mendasi dari Kemen­dagri untuk mengikuti uji kompetensi sesuai amanat pasal 132 PP 17/2020. Di­mana rekomendasi terse­but baru bisa dikeluarkan Kemendagri jika dalam berkas usulan calon sudah dilampirkan surat izin dari pejabat pembina kepega­wai­an (PPK) sesuai status ke­pegawaiannya.

Berdasarkan surat izin itu lah Kemendagri mener­bitkan rekomendasi bahwa yang bersangkutan bisa mengikuti uji kompetensi untuk mengisi jabatan se­bagai Pejabat Tinggi Pra­tama di Pemprov Sumbar.

“Artinya, tanpa adanya surat izin dari Walikota Hendri Septa selaku PPK, Amasrul tidak akan bisa mendapatkan reko­men­dasi dari Kemendagri un­tuk mengikuti uji kompe­tensi,” kata Hefdi.

Lebih lanjut Hefdi me­nga­takan saat ini jajaran Pemprov Sumbar tengah berkonsentrasi untuk me­nangani pandemi yang ma­­­sih belum usai. Guber­nur memerintahkan se­luruh jajaran OPD ber­upaya memberikan solusi terbaik bagi masyarakat sesuai kewenangan ma­sing-masing.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga men­jadi salah satu ujung tom­bak dalam penanga­nan Covid-19 terutama di nagari dan desa di Sumbar. Karena itu konsentrasi pimpinannya tidak boleh terpecah oleh polemik.

“Kita berharap semua bisa menahan diri agar tanggung jawab untuk pe­nanganan Covid-19 bisa ber­jalan secara maksi­mal,­” ujarnya.

Ia mengatakan hanya dengan persatuan dan ke­kom­pakan dari semua lini lah penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan baik. Perpecahan dan perse­lisihan hanya akan meru­gikan masyarakat secara luas.

Sebelumnya Amasrul dilantik sebagai Pejabat Tinggi Pratama Pemprov Sumbar bersama delapan orang pejabat lain pada Senin (23/8).

Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa mengaku tak pernah mem­beri izin Sekda Non Aktif Pemko Padang untuk pin­dah ke provinsi. Apalagi sam­pai dilantik jadi pejabat di Pemprov. “Saya tidak memberhentikan pak Amas­­­rul. Saat ini yang ber­sangkutan masih dalam proses penegakan disiplin di Pemko Padang. Jadi tak bisa dilantik-lantik begitu saja menjadi pejabat provinsi,” sebut Hendri.

Hendri Septa mengaku heran dengan tiba-tiba Amasrul kemudian dilantik oleh Gubernur Mahyeldi menjabat Kepala DPMD Sumbar. Bahkan, katanya Pemko Padang akan terus melakukan proses pe­me­riksaan penegakan pelang­garan disiplin pada Amas­rul.

Untuk itu, Hendri Septa kembali menegaskan, de­ngan kondisi itu maka Amas­rul masih berstatus Sekdako Padang. Amasrul juga tidak mengundurkan diri dan saya tidak mem­berikannya izin. Karena selama proses penegakan disiplin tersebut, Amasrul hanya dibebastugaskan dari kewenangannya seba­gai Sekda Padang.

Dijelaskan, selama di­be­bastugaskan Amasrul ma­sih menerima hak-hak­nya sebagai Sekdako di Pemko Padang. Mulai dari gaji dan tunjangan sebagai Sekdako Padang masih diterima Amasrul.

Merujuk pada pasal 42 Peraturan Pemerintah No­mor 53/2010 bahwa, PNS yang sedang dalam peme­riksaan tidak dapat dise­tujui untuk pindah instansi. Dengan itu, maka pelan­tikan Amasrul menjadi Ke­pala DPMD melanggar PP 53/2010.

Dalam kesempatan itu, Hendri Septa juga men­jelaskan terkait pemerik­saan penegakan pelang­garan disiplin yang dila­kukan Amasrul. Diuraikan­nya, Amasrul dinilai telah melanggara PP 53/2010 tentang disiplin PNS. Teru­tama terkait pelanggaran kepatuhan pada pimpinan.

Sebagaimana diatur pada pasal 25 PP 53/2010 terkait dengan tingkat hu­ku­man. Maka dapat diben­tuk tim pemeriksa. Kemu­dian pasal 27 dalam rangka kelancaran pemeriksaan PNS yang diduga mela­kukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan di­ja­­tuhi hukuman disiplin tingkat berat dapat di­be­bas­tugasan. (fan/tin)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional