Menu

Pegawai jadi Calo di Samsat? Lapor ke Gubernur

  Dibaca : 403 kali
Pegawai jadi Calo di Samsat? Lapor ke Gubernur
Foto Bersama - Kehumasan Sekretafriat DPRD Kota Padang poto bersama dengan anggota FWP di depan Gedung DPRD Kota Bandung
irwan

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno

PADANG, METRO–Gubenur Irwan Prayitno mendukung penuh program Presiden Joko Widodo untuk memberantas pungutan liar di seluruh instansi pemerintahan di daerah itu, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Sejak awal kita telah melaksanakan hal ini. Karena sekarang menjadi program presiden, tentu kita dukung penuh,” katanya, Rabu (12/10).

Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) Sumbar yang ketahuan melakukan pungutan liar, akan dikenakan sanksi tegas. ”Silakan laporkan jika ada ASN yang pungli. Kita segera tindak,” ujarnya.

Ia mengatakan, sanksi yang diberikan tidak main-main. Merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan, sanksinya bisa dipecat dari jabatan.

Terkait sejumlah pungutan yang terjadi saat masyarakat membayar pajak kendaraan di Samsat Padang, ia memastikan itu tidak berasal dari instansi di bawah Pemprov Sumbar. ”Di Samsat itu, petugasnya gabungan. Tidak hanya dari Pemprov Sumbar. Pungutan yang terjadi, dipastikan bukan oleh petugas kita,” tegasnya.

Meski demikian, ia tetap membuka peluang pada masyarakat yang dirugikan untuk mengadukan jika ada ASN Pemprov Sumbar di Samsat yang meminta uang di luar aturan perundang-undangan. ”Kalau masih ada yang berani, saya tindak tegas,” sebutnya.

Ia mengatakan, untuk pengutan yang diduga dilakukan oleh oknum dari instansi lain yang tidak berada di bawah gubernur, ia akan berkoordinasi dengan pimpinan yang bersangkutan. ”Kita akan koordinasi dengan pimpinannya,” ucapnya.

Ia juga mengakui ada nelayan yang mengadu mahalnya biaya untuk mengurus izin dan pengukuran volume kapal. ”Bila masih terjadi, kita akan sampaikan pada Kementerian Perhubungan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menentukan beberapa langkah awal dari program reformasi hukum berupa paket Kebijakan Hukum I. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan salah satunya fokus program itu adalah pemberantasan pungutan liar di berbagai lembaga negara. (cr9)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional