Menu

Pedagang Minta Perwako Retribusi Dicabut

  Dibaca : 71 kali
Pedagang Minta Perwako Retribusi Dicabut
TUNTUT— Puluhan pedagang Pasar Terminal Aur Kuning sebagai perwakilan malakukan hearing bersama anggota DPRD Bukittinggi menuntut Perwako Retribusi Pasar dicabut.

BUKITTINGGI, METRO – Ratusan pedagang Pasar Terminal Aur Kuning melakukan hearing ke Gedung DPRD Bukittinggi, Senin (4/3). Mereka menuntut agar para anggota dewan dapat membela dan memperjuangkan nasib pedagang, khususnya pedagang Pasar Aur. Bahkan, mereka menuntut Pemko Bukittinggi mencabut Perwako Kenaikan Retribusi Pasar.

Ketua Persatuan Perkumpulan Pedagang Aur Kuning Hanafi menjelaskan, kedatangan pedagang ke DPRD Bukittinggi ini, untuk meminta perhatian kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi para pedagang.

Karena sejak awal tahun 2019, pemerintah kota Bukittinggi memberlakukan kenaikan retribusi pasar. Selain itu pedagang juga meminta perda terkait sistem regulasi kartu kuning sebagai tanda pedagang hak sewa dirubah.

”Kenaikan retribusi yang ditetapkan sangat tinggi hingga lebih 100 persen. Kenaikan itu sangat memberatkan kami pedagang. Selanjutnya regulasi kartu kuning yang diatur melalui perda, cukup merugikan pedagang juga. Kami tidak boleh membalikkan nama dan menjadikan kartu kuning sebagai jaminan dalam peminjaman ke bank. Ini yang kami tuntut untuk dirubah oleh Walikota dan juga DPRD,” kata Hanafi.

Pedagang secara tegas meminta, Perwako harus ditunda dan dicabut demi kepentingan umum masyarakat, khususnya pedagang di kota Bukittinggi. Selain itu, pedagang juga meminta Perda terkait Pengelolaan Pasar No 22 /2004 juga dirubah.

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial menjelaskan, aspirasi dan tuntutan pedagang Pasar Aur, telah diterima dan akan dibicarakan bersama pemerintah kota Bukittinggi. Karena memang setelah penyampaian aspirasi DPRD langsung melaksanakan rapat kerja dan mengirimkan rekomendasi kepada pemko untuk peninjauan kembali kenaikan tarif retribusi itu.

“Sepanjang ini kebenaran untuk masyarakat dan sesuai aturan, kami akan perjuangkan. Namun, tentu harus ada proses dan mekanismenya. Kami akan bekerja sesuai fungsi dan kewenangan kami di DPRD. DPRD juga sudah menyampaikan surat kepada pemko untuk meninjau kembali perwako yang telah dijalankan itu.

Surat itu, masih diproses di pemko dan belum kami terima jawabannya,” ujar Beny didampingi Wakil Ketua H. Trismon, Yontrimansyah, Anggota DPRD, Asril, Syaiful Effendi dan Fauzan Haviz.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, M Idris membenarkan, surat dari DPRD untuk peninjauan kembali sudah diterima pemerintah kota. Saat ini balasan dari surat itu sedang dilakukan pembahasan.

“Kita akan segera membalas surat dari DPRD dalam beberapa hari kedepan. Jawaban dari pemko nantinya, tentu dapat mengakomodir seluruh kepentingan dan mengkaji seluruh aspek,” jelas Idris. (cr8)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional