Menu

Pedagang korban kebakaran Pasar Ateh mengadu ke DPRD Sumbar, Pemberlakukan Sistem Sewa Dikeluhkan Pedagang

  Dibaca : 228 kali
Pedagang korban kebakaran Pasar Ateh mengadu ke DPRD Sumbar, Pemberlakukan Sistem Sewa Dikeluhkan Pedagang
Ilustrasi Pedagang

PADANG, METRO – Puluhan pedagang korban kebakaran Pasar Ateh Kota Bukittinggi kembali mendatangi gedung DPRD Sumbar. Mereka mengadukan kepada DPRD terkait kebijakan Pemkot Bukittinggi yang akan melakukan sistem sewa terhadap toko yang saat ini dibangun pasca kebakaran.

Ketua Perhimpunan Korban Kebakaran Pasar Ateh Yulius Rustam saat rapat dengar pendapat di Padang, Kamis (14/11) mengatakan, kedatangan peagang untuk menindaklanjuti laporan mereka ke DPRD Kota Bukittinggi yang belum menemukan solusi bagi pedagang dan pemerintah kota.

Ia mengatakan, ada semacam kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Wali Kota Bukittingi melalui Dinas Koperasi dan UKM yang mengganti sistem kepemilikan toko, yang saat ini dibangun dengan menggunakan APBN pascakebakaran.

Katanya, dulunya pedagang berjualan di toko tersebut diberikan kartu kuning sebagai tanda kepemilikan dan kartu itu dapat dialihkan kepada pihak lain dan dapat dianggunkan ke bank sebagai tambahan modal usaha.

“Jika pemerintah memberlakukan sistem sewa tentu kepemilikan hak pedagang akan hilang. Padahal kami dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meresmikan akan mempermudah pedagang korban kebakaran mendapatkan toko dengan harga murah,” kata dia.

Ia mengatakan, bangunan Pasar Ateh yang terbakar itu saat ini dibangun dengan menggunakan dana APBN sebesar Rp292 miliar. Dan dalam pasal 7 Perpres 64 2018 tentang pengucuran dana tersebut menyebutkan pedagang korban kebakaran akan dipermudah mendapatkan toko dengan harga terjangkau.

“Ada 763 toko yang ada di Pasar Ateh dan kami mencoba meminta solusi dari persoalan ini agar pemda tidak mempersulit dan mengubah sistem yang sudah ada,” katanya.

Ia mengatakan, tokonya di Pasar Ateh memiliki sejarah, karena orang tuanya dulunya berjualan di lokasi tersebut sejak 1950 dan saat ini dirinya melanjutkan usaha tersebut. Menurut dia sebelum kebakaran, pihaknya hanya membayarkan retribusi kepada Pemkot Bukittinggi sebesar Rp6.500 per meter persegi setiap bulannya.

“Saya memiliki satu petak toko yang diturunkan orang tua kepada saya dan tentunya kami berharap pemerintah mempermudah kami mendapatkan toko untuk kembali berusaha,” katanya.

Ia berharap dengan kedatangannya ke DPRD Sumbar akan mendatangkan solusi dan mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan mencari solusi terbaik sehingga pedagang kembali berdagang di lokasi tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra dt Rajo Lelo mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan akan mengundang seluruh pihak terkait duduk bersama mencarikan solusi terbaik tidak hanya kepada pedagang tapi juga pemkot.

“Kita dengarkan seluruh keluhan dan harapan mereka dan ini akan kita tindaklanjuti sesegera mungkin,” kata dia. (hsb)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional